Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gas (PLTDG) Pesanggaran berkapasitas 200 Mega Watt (MW) dengan pasokan gas mini Liquid Natural Gas (LNG) di Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali pada Sabtu (11/6/2016).
Presiden Jokowi melakukan peninjauan di dua lokasi, yakni mesin pembangkit di Pesanggaran dan storage LNG di Pelabuhan Benoa yang berjarak kurang lebih 2 kilo meter (km) dari pembangkit Pesanggaran.
Usai meninjau, Presiden menjelaskan jika proyek ini dilaksanakan hampir 16 bulan dari awal prosesnya. “Ini mengganti dari yang sebelumnya diesel dipindah ke gas dan ini storage-nya ini yang cair kemudian diganti di sana yang gas kemudian masuk ke pembangkit listrik,” tutur Presiden seperti melansir laman Sekretariat Kabinet.
Hal itu, menurut Presiden, bisa menghemat biaya hingga Rp 4 miliar per hari. “Sangat efisien sekali ini. Memang kita lihat ini baik segera yang diesel-diesel yang di Pulau pulau satu per satu akan kita pindahkan ke gas,” tambah Jokowi.
Jokowi mengungkapkan ini merupakan teknologi yang pertama, dipakai dan dikerjakan insinyur-insinyur dalam negeri.
Baca Juga
“Untuk pembangkitnya membutuhkan anggaran Rp 2 triliun untuk merubah mesin yang ada di pembangkitnya dari diesel solar ke diesel gas tapi dengan konversi tadi setiap hari bisa dihemat Rp 4 miliar paling hanya dua tahun sudah tertutup,” dia menjelaskan.
Tiga keuntungan gunakan teknologi ini, menurut Presiden, selain cepat, efisien dalam masalah biaya dan merupakan energi baru terbarukan.
Advertisement
Terkait investasi, menurut jokowi, pada proyek mobile power plant (MPP) bisa berasal dari investor swasta, public private partnership (PPP) atau kombinasi keduanya.
“Kombinasi itu yang akan mempercepat dan juga tidak hanya PLTU tidak hanya batu bara. Kalau batu bara bisa 4 ataua 4,5 tahun, 5 tahun yang gede-gede tapi kalau yg PLTG yang gas bisa hanya 7 bulan,” jelas Presiden ke-7 RI ini.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara kali ini yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika.