Kena Efisiensi, Pemerintah dan DPR Pangkas Anggaran 3 Kemenko

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati pemotongan anggaran tiga Kementerian Koordinator (Kemenko) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016.

Tiga kementerian tersebut yakni, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya.

Keputusan ini disepakati dalam Rapat Kerja RAPBN-P 2016 di Gedung Banggar DPR RI, Senin (13/6/2016).

Hadir Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang PMK Puan Maharani, serta Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. Sementara Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan berhalangan hadir.  

“Kita setujui ini karena tidak ada permasalahan dengan kinerja sampai akhir tahun di masing-masing Kementerian dengan pemotongan anggaran,” kata Ketua Banggar DPR RI, Kahar Muzakir saat membacakan kesimpulan rapat kerja.

Menko Bidang PMK Puan Maharani mengungkapkan, kementeriannya tidak terlepas dari rencana penghematan belanja Kementerian/Lembaga yang telah diinstruksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Anggaran Kementerian PMK dipotong hingga Rp 95,29 miliar dalam RAPBN-P 2016.  Sedangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA K/L) 2017, jatah pagu anggaran kementerian ini mencapai Rp 381,5 miliar.

“Pagu anggaran Kementerian PMK di induk APBN 2016 sebesar Rp 487,3 miliar, dan mengalami penyesuaian di RAPBN-P tahun ini sebesar Rp 95,29 miliar. Penyerapan anggaran sampai dengan Juni ini 10,37 persen dari pagu, dan perkiraannya awal Juli mencapai 28 persen karena belanja barang sudah mencapai 18 persen atau Rp 91,8 miliar,” dia menjelaskan.

Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut, kementeriannya mengantongi pagu anggaran 2016 sebesar Rp 361,64 miliar, ditambah dengan anggaran Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) sebesar Rp 41,79 miliar, sehingga total pagu menjadi Rp 461,72 miliar.

“Tapi kami kena pemotongan 15 persen lebih, sebesar Rp 42,39 miliar, sehingga pagu Kemenko Bidang Perekonomian di RAPBN-P 2016 sebesar Rp 359,21 miliar,” ungkap dia.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016, kata Darmin, langkah penghematan sebesar Rp 42,39 miliar untuk Kemenko Bidang Perekonomian menyasar pada belanja-belanja operasional, seperti menyangkut honorarium perjalanan dinas dalam maupun luar negeri, biaya-biaya rapat, jasa konsultasi, dan hasil optimalisasi biaya peralatan, serta lainnya.

“Sedangkan pagu indikatif di RAPBN 2017 untuk Kemenko Bidang Perekonomian Rp 350,21 triliun atau turun 2,5 persen dari pagu RAPBN-P 2016. Rinciannya untuk koordinasi kebijakan bidang perekonomian senilai Rp 229,02 miliar dan program dukungan manajemen serta teknis lainnya Rp 121,18 miliar,” terang Darmin.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengungkapkan, penghematan untuk Kemenko Kemaritiman mencapai 17,2 persen dari Rp 500 miliar menjadi Rp 414,1 miliar di RAPBN-P 2016.

“Terserah Bapak/Ibu Anggota Banggar saja mau berapa anggaran buat kami. Karena anggaran kami paling besar dipotong 17,2 persen. Tapi tidak ada masalah, kami akan upayakan apa yang bisa kami upayakan,” paparnya.

Rizal menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tersebut tidak akan mengganggu program-program prioritas, termasuk koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam bidang kemaritiman, seperti pembangunan tol laut. “Pokoknya tidak akan mengganggu program-program utama kami walaupun ada pemotongan anggaran,” ucap dia.(Fik/Nrm)