DPR Minta Menteri Yuddy Kaji Ulang Rencana Pemecatan 1 Juta PNS

Liputan6.com, Jakarta Rencana kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi melakukan rasionalisasi atau pengurangan 1 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengundang reaksi dari Komisi II DPR RI. Anggota parlemen mengkhawatirkan nasib aparatur negara tersebut akibat kehilangan mata pencahariannya.

Anggota Komisi II DPR RI, Zulkifli Anwar saat Rapat Kerja Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2017, menyoroti rencana rasionalisasi PNS mulai 2017 yang akan membawa penderitaan bagi para abdi negara. Persoalan ini merupakan tanggungjawab dari Menteri PANRB untuk memikirkan hajat hidup orang banyak.

“Isu mengenai pemecatan 1 juta PNS, saya bayangkan 1 juta PNS lho. Kalau ini betul-betul dilakukan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi karena ini menyangkut kehidupan manusia. Jangan mentang-mentang Pak Menteri punya jabatan, melakukan hal ini. Jadi tolong dipertimbangkan secara matang,” ucap Zulkifli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/6/2016).

Anggota Komisi II lainnya meminta agar Menteri PANRB tidak mengumbar rencana pemecatan 1 juta PNS sebelum disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini untuk menghindari kegaduhan dalam di pemerintahan atau Kabinet Kerja.

“Kalau kebijakan rasionalisasi belum clear dari Presiden, jangan di-publish dulu. Karena Setneg saja sudah membantah. Kita tidak mau pemerintahan ini gaduh, seolah-olah ada perpecahan di Kabinet. Tapi kalau nanti sudah diputus, mari kita kawal sama-sama karena tujuannya baik untuk menghemat uang negara dan meningkatkan pelayanan publik,” harapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengaku kesulitan menghitung penghematan belanja pegawai maupun besaran pesangon yang harus disiapkan untuk menghadapi pemecatan 1 juta PNS.

Pasalnya pemerintah dan DPR sudah sibuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 akhir-akhir ini, selain menuntaskan Rancangan APBN Perubahan 2016.

“Penghematannya kurangi saja 1 juta PNS dikali jumlah gajinya. Tapi harus ada semacam pesangon atau golden shake hand. Berapa pesangonnya, nanti kita lihat karena belum ada usulan (rasionalisasi). Jadi belum bisa dihitung. Kita tunggu proposalnya dari Menteri PANRB,” tegas Bambang.