Dapat Anggaran Rp 350 Miliar, Menko Luhut Mau Renovasi Kantor

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan meminta persetujuan atas pagu anggaran sebesar Rp 350,53 miliar di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dari anggaran tersebut, dialokasikan paling banyak untuk belanja barang, termasuk renovasi kantor.

Saat Rapat Kerja Anggaran 2017 dengan Banggar DPR, Menteri Luhut mengeluhkan kondisi kantor Kemenko Bidang Kemaritiman. Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah Kementerian, kantor Kemenko Bidang Kemaritiman masih menumpang di Gedung BPPT, Jakarta.

"Kantor Kemenko Kemaritiman tidak jelas, saya menempati ruangan berukuran 3x5 meter. Lift sering diganti (diperbaiki), jadi saya lebih sering naik tangga dibanding naik lift," ujar Luhut di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Dari pagu anggaran Rp 350,53 miliar di RAPBN 2017, kata Luhut, dialokasikan paling banyak untuk belanja barang tanpa melupakan dukungan Kemenko Bidang Kemaritiman terhadap program prioritas nasional dan kegiatan pokok Kementeriannya.

"Belanja barang paling banyak, karena anggaran paling banyak buat benerin (renovasi) kantor," ucap Mantan Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu.

Prioritas nasional yang mendapat dukungan dari Kemenko Bidang Kemaritiman di 2017, disebutkan Luhut, meliputi kedaulatan energi, pembangunan pariwisata, kemaritiman dan kelautan, peningkatan konektivitas nasional, kedaulatan pangan, dan lainnya.

Sementara fokus kegiatan Kemenko Bidang Kemaritiman di tahun depan, sambungnya, antara lain, percepatan penyelesaian batas maritim, pengembangan instrumen hukum IUU Fishing, pengembangan tol laut dan sistem konektivitas, penanganan dwelling time, revitalisasi dan pembangunan infrastruktur transportasi.

Juga pengembangan industri perikanan, hilirisasi pertambangan mineral, perbaikan tata niaga migas yang menjadi konsen Kemenko Bidang Kemaritiman.

"Kami sedang kaji harga gas industri di hilir supaya turun dari US$ 13 per MMBTU menjadi US$ 5 per MMBTU. Benchmark kami di Singapura, China, Korea, Jepang yang harganya cuma US$ 4-5 per MMBTU," jelas Luhut.

Di akhir rapat, Ketua Banggar DPR Kahar Muzakir dan seluruh anggotanya menyetujui pagu anggaran Kemenko Bidang Kemaritiman dan tiga Kemenko lainnya, yakni Bidang Perekonomian, Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Seluruh pagu anggaran dan tambahan anggaran tahun 2017 untuk empat Kemenko disetujui," kata Kahar membacakan kesimpulan rapat.