Tarif Tol Bakal Naik, Ini Pinta YLKI ke Operator

Pemerintah akan menaikkan tarif empat ruas tol dalam waktu dekat.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 08 Okt 2016, 18:45 WIB
Diterbitkan 08 Okt 2016, 18:45 WIB
Pemerintah akan menaikkan tarif empat ruas tol dalam waktu dekat.
Pemerintah akan menaikkan tarif empat ruas tol dalam waktu dekat.

Liputan6.com, Jakarta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta operator memperbaiki pelayanan sebelum menaikkan tarif tol. Sebab, kenaikan tarif tol mesti sepadan dengan manfaat yang diterima oleh konsumen.

Wakil Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo menuturkan, beberapa ruas tol masih belum baik sehingga perlunya ada perbaikan.

"Salah satunya Cikampek, tidak begitu bagus, jalannya gelombang. Mestinya diberesin dulu sebelum ada kenaikan," kata dia kepada Liputan6.com, Jakarta, Sabtu (8/10/2016).

Bukan hanya itu, dia juga meminta operator jalan tol aktif memberikan informasi kondisi lalu lintas kepada konsumen. Selama ini, informasi kondisi lalu lalu lintas seperti kemacetan diterima konsumen melalui sosial media.

"Sekarang kalau dapat informasi dari sosial media. Macet atau tidak macet harus dari operator," kata dia.

Meski demikian, Sudaryatmo mengatakan keluhan mengenai tarif tol bukanlah hal yang banyak masuk ke YLKI. Pengaduan terkait tarif tol tak masuk 10 besar.

"Kalau tol ada pengaduan, tapi nggak banyak. Sudah pasif masyarakat," tutup dia.

Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menaikkan tarif empat ruas tol dalam waktu dekat. Empat ruas tol tersebut antara lain‎ Tol Prof Dr Sedyatmo, Tol Jakarta-Cikampek, Tol Kertsono-Mojokerto, Tol Surabaya-Gresik.‎

Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna, kemarin mengatakan kenaikan tarif tol yang sudah disetujui yaitu untuk Tol Prof Dr Sedyatmo yaitu sekitar Rp 1.000. Sedangkan untuk ruas tol lain sedang dilakukan perhitungan sesuai dengan inflasi.

"Tarif tol yang baru disetujuin itu Tol Sedyatmo. Naiknya sekitar Rp 1.000. Untuk yang lain masih menunggu perhitungan inflasi," ujar dia di Kementerian PUPR.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya