Fundamental Kuat, Demo 4 November Tak Ganggu Ekonomi RI

Liputan6.com, Jakarta - Rencana demo besar-besaran pada Jumat 4 November 2016 tidak membuat pemerintah khawatir terhadap stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia sangat kuat sehingga tidak mudah terpengaruh aksi unjuk rasa, asalkan demo berlangsung dengan lancar dan damai.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution usai Rakor Financial Inclusion mengaku, pemerintah tidak menyiapkan langkah pengamanan khusus terhadap ekonomi nasional menjelang demo besar oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas), besok.

"Aksi besok seperti apa tidak tahu, tapi tidak ada upaya khusus. Karena kita tidak melihat ini (demo) sesuatu (yang mengkhawatirkan) karena cuma 1-2 hari. Kecuali tidak bisa jalan lagi semuanya dalam waktu 3 bulan, itu baru jadi masalah," tegas Darmin di kantornya, Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Dia menerangkan, potensi gangguan pasti ada terhadap distribusi barang. Namun hal tersebut, kata Darmin, jangan sampai membuat cemas bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami kesulitan hanya karena aksi unjuk rasa. Pasalnya, fundamental ekonomi nasional cukup kuat menghadapi gejolak tersebut.

"Saat gejolak krisis 2008, ekonomi kita cukup kuat berjalan. Karena kita sudah menjalankan ekonomi ini dengan proses bermacam-macam, jadi tidak usah dianggap kita akan kesulitan gara-gara itu. Kalaupun ada sedikit gangguan distribusi, itu hitungan beberapa hari," Darmin menuturkan.

Pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh masyarakat, disarankan Darmin mampu menjaga situasi yang kondusif. Menyampaikan pendapat tanpa ada kekerasan supaya demo berjalan dengan lancar.

"Kalau ada anarkis, itu ceritanya bisa beda. Ini yang harus dijaga oleh semuanya bukan cuma aparat keamanan saja. Semua menjaga diri, supaya apa yang diinginkan tersampaikan dan tidak ada kerusakan," imbau dia.

Untuk diketahui, sejumlah ormas Islam akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada 4 November 2016 di Istana, Balai Kota DKI Jakarta, dan sejumlah kota.

Demo tersebut menuntut agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi menangkap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terkait kasus dugaan penistaan agama. (Fik/Gdn)