Ribuan Warga 8 Desa Minati Seleksi Kerja di PLTU Cirebon

Liputan6.com, Cirebon - Ribuan warga dari 8 desa di sekitar lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon, Jawa Barat berbondong-bondong mengikuti seleksi kerja di lokasi tersebut.


PLTU Cirebon memang membutuhkan sekitar 600 pekerja baru untuk ditempatkan di 7 perusahaan sub kontraktor yang bekerja sama dengan PT Cirebon Electric Power (CEP).

"Mereka yang diterima bekerja akan dilibatkan untuk bekerja dalam proyek pemeliharaan PLTU Cirebon," ujar Stakeholders Relations Manager PLTU Zelda Savitri di Cirebon, Kamis (17/11/2016).



Dia menyebutkan, hingga saat ini tercatat 1.164 orang terdaftar untuk mengikuti seleksi kerja. Para pelamar tersebut berasal dari 8 desa di sekitar lokasi PLTU Cirebon.


Dari yang mendaftar, peserta seleksi terbanyak berasal dari Desa Kanci mencapai 550 orang, Desa Kanci Kulon sebanyak 252 orang, dan selebihnya lagi berasal dari Desa Pengarengan, Desa Astanajapura, Desa Mundu Pesisir, Desa Waruduwu, Desa Citemu, dan Desa Astanamukti.
 
Pada prosesesnya, seleksi kerja akan berlangsung selama 3 hari. Mulai dari Rabu (16/11/2016) hingga Jumat (18/11/2016). Warga yang telah mendaftar akan mengikuti serangkaian proses, di antaranya wawancara kerja yang berlangsung di sejumlah lokasi fasilitas sosial Cirebon Power.

"Penjaringan para calon tenaga kerja juga dilakukan secara transparan, dengan melibatkan perwakilan warga, aparat desa, Polsek dan Koramil, yang tergabung dalam Komite Desa," dia mengatakan.


Dia mengatakan, langkah mencari tenaga kerja lokal ini sebagai realisasi dari komitmen PT Cirebon Electric Power untuk mengutamakan masyarakat lokal dalam setiap kesempatan kerja yang ada.


Seperti diketahui, PLTU Cirebon berkapasitas 660 MW telah mulai beroperasi sejak 2012. PLTU kini memasuki masa pemeliharaan (Major Over Haul/MOH) selama bulan Desember 2016 hingga Januari 2017.


Sementara itu, selama proses pemeliharaan berlangsung, PLTU Cirebon akan tetap beroperasi secara terbatas.

"Langkah pemeliharaan ini dilakukan sebagai kewajiban teknis yang harus dilakukan untuk menjamin kondisi peralatan dan mesin, stabilitas produksi listrik, dan juga demi faktor keselamatan kerja. (Panji Prayitno/Nrm)