Transportasi Publik Harus Terkoneksi dengan Rumah Murah

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah diminta untuk meningkatkan infrastruktur transportasi ke wilayah-wilayah yang menjadi lokasi pembangunan rumah murah dan bersubsidi. Dengan demikian, muncul minat masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di tengah Jakarta untuk membeli rumah di daerah tersebut‎.

CEO Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda‎ mengatakan, untuk membangun rumah murah dan bersubsidi, para pengembang kesulitan mendapatkan lahan di tengah kota. Akibatnya, pembangunan rumah tersebut dilakukan di wilayah-wilayah pinggiran dengan sarana transportasi umum yang masih minim.

"Pengembang itu berat bangun rumah di bawah Rp 200 juta, pemerintah bilang dapat subsidi tapi pengembangnya kesulitan cari tanah," ujar dia dalam konferensi pers Indonesia Real Estate Summit 2016 di Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Dengan jarak rumah yang semakin jauh dari pusat kota, maka masyarakat enggan untuk mencari rumah murah dan bersubsidi seperti yang diprogramkan pemerintah. Sebab untuk mencapai tempat kerja butuh waktu berjam-jam, maka hanya akan merepotkan masyarakat saja.

"Konsumen harus berhati-hati membeli, jangan lihat murah langsung dibeli, nanti kalau ke stasiun memakan waktu 2 jam, itu kan repot," kata dia.

Oleh sebab itu, pemerintah harus membangun sarana transportasi massal seperti kereta rel listrik (KRL) atau lainnya yang bisa menjangkau rumah murah dan bersubsidi tersebut. Dengan demikian, pembangunan rumah ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh MBR.

"Jadi ‎pemerintah perlu mengkoneksikan infrastruktur transportasi, seperti kereta api," tandas dia.