MK Perintahkan Pilkada Pasaman Diulang, Cawabup Anggit Kurniawan Tidak Jujur Status Eks Napi

Liputan6.com, Jakarta Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) atas Pemilihan Bupati (Pilbup) Pasaman 2024, Sumatera Barat (Sumbar), dan mendiskualifikasi calon Wakil Bupati (cawabup) Pasaman nomor urut 01, Anggit Kurniawan Nasution.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," tutur Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Suhartoyo menyatakan, MK meminta KPU Kabupaten Pasaman untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Anggit Kurniawan Nasution. Sementara Welly Suheri selaku calon Bupati (cabup) tetap dapat kembali maju.

"Sebagai pengganti Anggit Kurniawan Nasution diserahkan sepenuhnya kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung/pengusul setelah dilakukan verifikasi syarat sesuai dengan ketentuan," jelas dia.

Suhartoyo mengulas pertimbangan majelis, bahwa seharusnya Anggit terbuka kepada publik soal statusnya sebagai mantan narapidana.

Anggit dinilai malah berupaya menyembunyikan identitasnya dengan menerima begitu saja surat catatan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal yang dikeluarkan oleh kepolisian dalam pencalonannya sebagai cawabup Pasaman.

"Anggit Kurniawan Nasution seharusnya telah menolak dan secara jujur menyatakan bahwa surat keterangan catatan kepolisian dimaksud adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan data pribadi yang sebenarnya, karena tidak sesuai dengan data yang sebenarnya," ungkap Ketua MK.

Selain itu, Anggit juga membiarkan begitu saja surat keterangan tidak pernah dipidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

"Demikian halnya pada saat Anggit Kurniawan Nasution mendapatkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 16 Agustus 2024, seharusnya juga menyatakan keberatannya, karena hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya," kata dia.

Atas dasar itu, Suhartoyo menilai pencalonan Anggit Kurniawan sebagai cawabup Pasaman di Pilkada Pasaman telah cacat hukum dan tidak memenuhi syarat. MK pun meminta KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan batas waktu 60 hari sejak putusan dibacakan.

"Tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk melakukan diskualifikasi terhadap calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, dari kontestasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024. Serta memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Anggit Kurniawan Nasution sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024," tegas Suhartoyo.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terhadap 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 pada Senin, 24 Februari 2025, mulai pukul 08.00 WIB.

Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Mohamad Faiz, mengatakan sidang akan dipimpin oleh Ketua MK, Suhartoyo, bersama delapan hakim konstitusi lainnya, dan dilaksanakan secara pleno di Ruang Sidang Gedung I MK.

Berikut daftar 40 perkara yang akan diputus oleh MK pada hari Senin (24/2/2025):

Gubernur

1. Perkara Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Bangka Belitung)

2. Perkara Nomor 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Papua Pegunungan)

3. Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Papua)

Wali kota

1. Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Banjarbaru)

2. Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Sabang)

3. Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Palopo)

Bupati

1. Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Tasikmalaya)

2. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Magetan)

3. Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pesawaran)

4. Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mimika)

5. Perkara Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Aceh Timur)

6. Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bangka Barat)

7. Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pasaman)

8. Perkara Nomor 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Lamandau)

9. Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Gorontalo Utara)

10. Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pasaman Barat)

11. Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bengkulu Selatan)

12. Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Empat Lawang)

13. Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Banggai)

14. Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bungo)

15. Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Serang)

16. Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Parigi Moutong)

17. Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mandailing Natal)

18. Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Boven Digoel)

19. Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Jayapura)

20. Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Puncak)

21. Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Puncak Jaya)

22. Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Kutai Kartanegara)

23. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Barito Utara)

24. Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Siak)

25. Perkara Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Berau)

26. Perkara Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pamekasan)

27. Perkara Nomor 93/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Halmahera Utara)

28. Perkara Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Belu)

29. Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pulau Taliabu)

30. Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Buton Tengah)

31. Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Kepulauan Talaud)

32. Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mahakam Ulu)

33. Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Jeneponto)

34. Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Buru)