Bangun Kilang Bontang, Pertamina Boleh Gandeng Mitra

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menyatakan, PT Pertamina (Persero) ‎bisa bekerjasama dengan mitra lain dalam membangun fasilitas pengolahan minyak (kilang) Bontang Kaliman Timur.

Arcandra mengatakan, meski mendapat penugasan, bukan berarti Pertam‎ina harus menggarap dan mendanai proyek kilang Bontang sendirian. Karena, Pertamina bisa mencari mitra untuk berbagi beban.

"Kalau yang dinamakan penugasan itu artinya bukan berarti Pertamina menanggung dananya semua. Pertamina bisa terlihat semampunya kemudian bekerja sama dengan investor," kata Arcandra, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/12/2016).

Menurut Arcandra, dalam menjalankan tugasnya membangun kilang Bontang, Pertamina juga tidak harus memiliki porsi mayoritas,  mitranya bisa saja justru yang memiliki porsi besar.

"Bisa investor 70 persen atau 80 persen. Pertamina 20 persen , seperti itu lah. Tidak penting mereka harus mayoritas dalam penugasan," tutur Arcandra.

Dengan dibebaskannya Pertamina untuk menggandeng mitra dalam membangun kilang Bontang, dapat mematahkan alasan tidak ada dana untuk menggarap proyek infrastruktur hili minyak tersebut. "Jadi kalau dikatakan nanti dananya tidak ada, tidak benar juga. Bisa dilakukan kerja sama dengan investor," ujar Arcandra.

Penugasan Pertamina membangun kilang Bontang tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7935 K/10/MEM/2016 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Kota Bontang, Kalimantan Timur.

Dalam penugasan tersebut pemerintah juga menetapkan kapasitas kilang minyak sebesar 300.000 barel per hari. Dari kapasitas tersebut, diharapkan dapat diproduksikan bensin minimal sebanyak 60.000 barel per hari dan Solar dengan dengan produksi minimal 124.000 barel per hari dengan standar minimal Euro IV.

Pertamina juga diberikan mandate untuk mengintegrasikan kilang BBM tersebut dengan petrokimia dan dalam pelaksanaan pembangunannya dapat bekerjasama dengan badan usaha lain. Adapun, hasil produksi kilang tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. (Pew/Gdn)