Pengusaha Minta Roadmap Kelautan dan Perikanan Ditinjau Ulang

Liputan6.com, Jakarta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk merevisi peta jalan (roadmap) pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

Roadmap dinilai masih belum mampu menaungi kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholder) di dalamnya seperti nelayan, pembudidaya dan pengusaha.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan, ‎penyusunan roadmap ini tidak berdasarkan pada diskusi dengan stakeholder. Akibatnya, banyak tujuan yang ingin dicapai dalam roadmap tersebut yang tidak sesuai dengan keinginan para nelayan, pembudidaya dan dunia usaha.

"Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan harus didukung proses kajian, melalui proses konsultasi publik," ujar dia di Menara Kadin, Selasa (10/1/2017).

Yugi mengungkapkan, selama ini Kadin banyak mendapatkan keluhan dari para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya soal aturan penangkapan ikan, transhipment‎ dan budidaya.

"Ada aturan yang tidak berpihak kepada kami, ini harusnya diperhatikan oleh pemerintah," lanjut dia.

Sebab itu, Yugi berharap pemerintah meninjau ulang roadmap di sektor kelautan dan perikanan. Dia juga meminta agar pemerintah lebih banyak melibatkan dunia usaha dalam penyusunan roadmap ini.

"Kalau ada kendala yang merugikan harapan kami bisa didengar. Minimal asosiasi dipanggil sebelum aturan dikeluarkan," tandas dia.(Dny/Nrm)