Alasan Masyarakat Rela Kucurkan Ratusan Juta Rupiah buat Jadi PNS

Keinginan masyarakat untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) serta mendapatkan jabatan yang tinggi masih sangat besar.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 17 Jan 2017, 11:45 WIB
Diterbitkan 17 Jan 2017, 11:45 WIB
Keinginan masyarakat untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) serta mendapatkan jabatan yang tinggi masih sangat besar.
Keinginan masyarakat untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) serta mendapatkan jabatan yang tinggi masih sangat besar.

Liputan6.com, Jakarta - Keinginan masyarakat untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) serta mendapatkan jabatan yang tinggi masih sangat besar. Maka tak heran, ada orang rela membayar untuk jadi PNS dan terlibat jual beli jabatan.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi mengatakan, meski gaji PNS kecil, tapi orang rela merogoh kocek ratusan juta rupiah. Dia mengatakan, selain gaji, orang ingin menjadi PNS karena mengejar status. "Motivasinya, kan, ada gengsi status," kata dia kepada Liputan6.com, seperti ditulis di Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Selain itu, ada orang yang ingin menjadi PNS lantaran berniat untuk korupsi. Menurut dia, menjadi PNS membuka peluang meraup dana karena di sana ada anggaran pemerintah. "Punya kekuasaan, banyak korupsi, dan anggaran pemerintah di tangan mereka," kata dia.

Peran pemerintah dalam kehidupan masih sangat besar. Dengan kondisi itu, ada asumsi masih banyak anggaran negara yang bisa diambil. "Peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi masyarakat masih besar. Selama ada uang negara, bisa diambil," ungkap dia.

Jabatan yang disasar menentukan tarif jual beli jabatan PNS. Untuk kasus di Klaten misalnya, tarif yang ditawarkan Rp 200 juta-400 juta untuk eselon II. "Kalau yang kita tahu persis itu selebaran yang dikeluarkan oleh calo-calo di Klaten. Untuk eselon II berkisar Rp 200 juta sampai Rp 400 juta," kata dia.

Wilayah satuan kerja menentukan tarif. Semakin banyak anggaran di satuan kerja tersebut maka tarifnya semakin tinggi. "Tergantung dari SKPD, satuan kerja pemerintah daerah. Kalau SKPD dinas, anggaran besar seperti pendidikan, PU, itu besar juga setorannya," tandas dia. (Amd/Gdn)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya