Menteri LHK Segera Terbitkan Aturan Kantong Plastik Berbayar

Liputan6.com, Jakarta Masyarakat diajak untuk mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang sampah di sekitar untuk mewujudkan Indonesia Bebas Sampah tahun 2020.

Langkah tersebut juga menjadi bagian upaya mewujudkan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen sebagai kontribusi mitigasi perubahan iklim global.

Kepala Sub Direktorat Barang dan Kemasan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Ujang Solihin Sidik mengungkapkan, salah satu upaya untuk mengurangi sampah, khususnya plastik, adalah dengan kebijakan 'kresek' tidak gratis atau berbayar.

Kebijakan ini sudah diujicoba setahun belakangan dan memberi sinyal positif. "Penggunaan kresek berkurang sementara kesadaran masyarakat meningkat," jelas dia, Sabtu (5/2/2017).

Ujang mengungkapkan, dalam waktu dekat Peraturan Menteri LHK tentang kebijakan kantong plastik tidak gratis segera diterbitkan. Berbekal kebijakan itu, maka diharapkan semua toko ritel akan bebas plastik kresek di tahun 2019. Kondisi ini akan diikuti pada semua pasar tradisional di tahun 2020.

Ujang menuturkan, sebagai pengganti kresek, KLHK mendorong penggunaan tas dari bahan pengganti yang bisa dibuat kompos, terbuat dari bahan yang bisa didaur ulang, atau bahan yang bisa diguna ulang.

Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Agus Justianto menekankan pentingnya upaya bersama dalam mewujudkan komitmen Indonesia untuk pengurangan emisi GRK.

"Dukungan antar sektor, pemerintah daerah dan masyarakat amat penting untuk mencapai target Kontribusi Nasional yang Diniatkan (NDC) sebesar 29 persen dengan upaya sendiri atau 41 persen dengan dukungan internasional," jelas dia.

Hal ini disampaikan keduanya, saat menghadiri acara yang digelar Pojok Iklim, yaitu forum diskusi multipihak yang dimotori Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mengangkat aksi-aksi nyata di tingkat tapak terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Serang, Banten.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Dewan Pertimbangan  Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sarwono Kusumaatmadja dan Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa.

Salah satu upaya bersama yang bisa dilakukan terkait pengelolaan sampah. Berdasarkan NDC, pengelolaan sampah menyumbang sekitar 1 persen. Sektor lain yang memberikan sumbangan adalah kehutanan dan energi.

Praktik pemanfaatan sampah tak hanya ramah lingkungan tapi juga memiliki potensi ekonomi. Pemilik Mitra Kreasi Handycraft, Farid memanfaatkan sisa produksi kertas PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (IKPP) Serang, unit industri Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas untuk menghasilkan berbagai kerajinan dan kantong belanja.

"Saya mendapatkan alokasi sisa kertas produksi atau waste sebagai bahan baku untuk dibuat barang kerajinan atau handycraft yang dapat kami jual dengan harga yang bagus," tutur dia.

Berkat kreasinya, ia memperkerjakan 20-25 orang anak muda yang tadinya pengangguran. Pesanan kini datang tak hanya dari PT IKPP, tapi juga dari hotel dan perusahaan lain di Serang. Dia berharap dukungan yang lebih besar untuk pemasaran produknya.

Sementara itu Ketua Perkumpulan Ahli Ilmu Lingkungan (IESA) Tri Edhi Budhi Soesilo menekankan pentingnya mengubah perilaku manusia dalam pengelolaan sampah.

Menurutnya, peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan lingkungan sejatinya sudah sangat banyak, namun tak pernah ditaati. "Untuk itu perlu mengubah budaya dengan melakukan edukasi secara konsisten," dia menandaskan.(Nrm/Ndw)