Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

RI Dorong Peningkatan Kerja Sama Negara Penghasil Minyak Sawit

Industri kelapa sawit membutuhkan cetak biru untuk menentukan target dari pengembangan industri kelapa sawit.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 11 Apr 2017, 15:10 WIB

Diterbitkan 11 Apr 2017, 15:10 WIB

Menko Perekonomian Darmian Nasution saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (9/9/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menggelar pertemuan tingkat menteri keempat yang tergabung dalam Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) atau negara-negara penghasil minyak pada Selasa (11/4/2017).

Pertemuan ini membahas beberapa isu di antaranya perkembangan industri kelapa sawit global termasuk di dalamnya tantangan dan kriteria keberlanjutan kelapa sawit.

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Seri Mah Siew Keong.

Darmin mengatakan, terkait industri kelapa sawit perlu ada cetak biru untuk menentukan target dari pada pengembangan industri kelapa sawit.

"Kelompok kerja teknis akan dibentuk untuk menyelesaikan rancangan sebelum pertemuan tingkat menteri ke-5 pada Desember 2017," kata dia di Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Darmin juga mengatakan, untuk meningkatkan kualitas minyak sawit dan penerimaannya perlu pendekatan multistakeholder.

Sebab itu, sebelum penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri berikutnya akan dilaksanakan dialog dengan para pemangku kepentingan seperti petani kecil, sektor swasta, negara-negara pengimpor utama minyak sawit, dan LSM.

Pertemuan juga akan membahas peningkatan kerja sama dengan negara-negara penghasil kelapa sawit lainnya. Dia menuturkan, semakin meningkatnya tantangan global menjadi momentum negara produsen sawit untuk meningkatkan kerja sama.

"Kami perlu meningkatkan partisipasi negara-negara penghasil kelapa sawit lainnya dan berupaya untuk menarik lebih banyak keanggotaan dalam CPOPC," ujar dia.

Dalam pertemuan ini, para menteri menyatakan keprihatinan atas Resolusi Parlemen Eropa tentang Palm Oil and Deforestation of Rainforests. Para menteri CPOPC menyusun komunike bersama untuk menyampaikan sikap negara-negara produsen utama minyak sawit terhadap resolusi tersebut.

Resolusi sendiri dianggap kontra produktif terhadap upaya negara-negara penghasil minyak sawit untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

Anggota CPOPC berpandangan bahwa isu-isu lingkungan tidak selayaknya digunakan sebagai alat untuk diskriminasi dan pembatasan terselubung dalam perdagangan.

Lebih lanjut, pertemuan menyepakati Misi Menteri CPOPC pada Mei 2017 ke Uni Eropa untuk menyampaikan perspektif negara produsen pada institusi – institusi Uni Eropa.

Sebagai informasi, dalam pertemuan ini dihadiri pula Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Rizal Affandi Lukman, dan Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri Ridwan Hassan untuk perwakilan Indonesia.

Sementara dari perwakilan Malaysia dihadiri Sekjen Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk M Nagarajan, Direktur Jenderal Malaysian Palm Oil Board (MPOB) Ahmad Kushairi Din, dan Chief Executive Officer Malaysian Palm Oil Council (MPOC) Kalyana Sundram.