Cara Mentan Dorong Petani Tanam Bawang Putih Biar Tak Impor Lagi

Selama ini pemerintah memberikan kebebasan kepada para importir untuk mengimpor bawang putih dari sejumlah negara.

oleh Septian Deny diperbarui 03 Mei 2017, 16:44 WIB
Diterbitkan 03 Mei 2017, 16:44 WIB
Ilustrasi Bawang Putih
Bawang putih membuat aroma tubuh pria lebih tercium wangi

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pertanian (Kementan) akan mendorong petani meningkatkan produksi bawang putih. Sebab dalam beberapa tahun terakhir sebagian besar kebutuhan komoditas tersebut dipenuhi dari impor.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan, selama ini pemerintah memberikan kebebasan kepada para importir untuk mengimpor bawang putih dari sejumlah negara.

Namun kenyataannya, saat ini harga bawang putih justru mengalami kenaikan hingga dua kali lipat. "Intinya enggak ada alasan (harga naik). Itu kita bebaskan mereka (importir) impor untuk bawang putih. Hanya ke depan kita harus bela petani supaya mereka tanam," ujar dia di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Menurut Amran, cara untuk mendorong para petani mau kembali menanam bawang putih dengan mengatur harga beli di tingkat petani agar menguntungkan. Ini bentuk insentif petani agar kembali menan‎am komoditas pertanian tersebut.

Hal tersebut sebelumnya telah dilakukan pada komoditas jagung. "Kita serap punya petani sampai tingkat menguntungkan, strategi seperti jagung. Awalnya kita impor hampir 4 juta ton akhirnya turun 3 juta ton tinggal 900 ribu ton tahun ini. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada permintaan impor," jelas dia.

‎Sebelumnya, Kepala Sub Bidang Sayuran Daun Direktorat Hortikultura Kementan Gabriella Susilowati mengatakan, Indonesia pernah berjaya dengan realisasi produksi bawang putih yang sangat besar. Jumlahnya dapat mencukupi 80 persen kebutuhan nasional hingga periode 1998.

"Sampai dengan 1998, kita bisa memenuhi hampir 80 persen kebutuhan bawang putih nasional. Kita dulu jaya sekali untuk hasil pertanian bawang putih. Tapi sekarang kita impor bawang putih sudah 97 persen," ungkap dia.
‎
Dari catatan Kementan, Indonesia rutin mengimpor bawang putih dengan nilai Rp 3 triliun dan volume 80 ribu ton setiap tahun dari negara lain. China merupakan pemasok bawang putih terbesar ke Indonesia. ‎Untuk diketahui, impor sayuran termasuk bawang putih pada tahun lalu mencapai US$ 468,62 juta dengan volume 642,55 juta ton.

Tingginya impor bawang putih ini bukan tanpa sebab. Impor komoditas tersebut mulai marak ketika Indonesia bergabung di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Saat itu, bawang putih asal negara lain termasuk China menyerbu pasar Indonesia dan mematikan usaha bawang putih petani lokal karena harganya jatuh.

"Akibat kita menandatangani WTO, harga bawang putih lokal anjlok karena mulai diserbu bawang putih impor dari negara lain yang bentuknya besar-besar. Bawang putih kita kan kecil. Kadang tuh kita suka tidak berpikir panjang tanpa persiapan di lapangan. Akhirnya susah nih membangkitkan lagi tanaman bawang putih," jelas dia.

Susilowati menceritakan, kondisi pertanian bawang putih di Indonesia semakin miris karena para petani sudah enggan menanamnya. Padahal Kementan sudah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan 1.000 hektare (ha) tanaman bawang putih di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

"Saya khawatir tidak akan tercapai target penanaman 1.000 ha bawang putih tahun ini karena memang petani tidak mau, agak takut menanam bawang putih. Jadi kita kekurangan lokasi untuk penanaman bawang putih. Uang Rp 30 juta per ha sepertinya balik ke negara," tegas Susilowati.

Kekhawatiran petani juga karena masalah pupuk dan benih. Apalagi, pupuk untuk penanaman dan pengembangan tanaman bawang putih belum terdaftar di Kementerian Pertanian sehingga sulit membelinya dengan menggunakan uang negara atau APBN. Pupuk itu hanya dapat dibeli petani dengan uang sendiri.

"Kita kan membantu tidak penuh, tidak ada jaminan. Sebenarnya kita punya pupuk yang bisa membesarkan umbi bawang putih, tapi masalahnya pupuk belum didaftarkan ke Kementerian Pertanian. Dibeli pakai APBN tidak bisa nanti bermasalah, harus pakai uang petani sendiri," papar dia.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya