Pembangunan Infrastruktur Gencar, Peringkat Daya Saing RI Meroket

Indonesia menempati posisi ke 60 dalam indeks daya saing infrastruktur, dari 134 negara pada periode 2016-2017.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 19 Agu 2017, 20:30 WIB
Diterbitkan 19 Agu 2017, 20:30 WIB
Belanja Infrastruktur Kementerian PUPR Capai Rp 30,83 Triliun
Hingga 22 Juni 2017, Kementerian PUPR telah membelanjakan dana bagi pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta - ‎Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan indeks daya saing infrastruktur Indonesia meroket, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Staf Ahli Menteri PUPR Adang Saf Ahmad mengatakan, Indonesia menempati posisi ke 60 dalam indeks daya saing infrastruktur, dari 134 negara pada periode 2016-2017.

"Posisi daya saing infrastruktur kita 2016-2017 di 60 dari 134 negara," kata Adang,dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 dengan tema Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Daerah, di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Sabtu (19/8/2017).

Meski posisi Indonesia masih berada di tengah, tetapi hal tersebut merupakan pencapaian yang signifikan. Pasalnya pada periode 2010-2011 posisi Indonesia dalam indeks daya saing infrastruktur berada di posisi 90.

Dengan kenaikan peringkat tersebut menunjukan pembangunan infrastruktur Indonesia selama 2,5 tahun belakangan ini membuahkan hasil.

‎"Ini sudah membaik walau di tengah ke bawah, ini jauh lebih bagus, artinya pembangun infrastruktur secara masif sudah membuahkan hasil," tutur Adang.

Untuk meningkatkan peringkat tersebut tidak instan, karena membutuhkan pembangunan infrastruktur yang baru dirasakan dalam jangka panjang. Tetapi dengan adanya pembangunan infrastruktur akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan biaya logistik yang murah.

"Kalau infrastrukturnya bagus biaya logistik jadi lebih murah, kita lihat infrastruktur lain bendungan irigasi," tutup Adang.

Sebelumnya pada 16 Agustus 2017, Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena berharap, pembangunan infrastruktur yang digencarkan oleh Presiden Joko Widodo terus ditingkatkan, sesuai dengan janji-janji kampanyenya pada 2014 lalu. Menurutnya, sejauh ini masih ada daerah yang dijanjikan dibangun jalur kereta api, namun hingga saat ini belum ada langkah konkrit dari pemerintah.

“Contohnya masyarakat Papua dan Papua Barat yang dijanjikan terkait dengan pembangunan kereta api, sampai saat ini belum ada langkah konkrit pembangunannya,” kata Michael.

Tetapi, tambah politisi F-PD itu, apapun yang terjadi di usia Bangsa Indonesia ke 72 dan usia 3 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, ia tetap memberikan apresiasi. Ia pun berharap, apa yang telah dicapai saat ini, dapat lebib ditingkatkan lagi.

Ia pun mengapresiasi langkah pemerintah dalam hal pembangunan infrastrukur yang lagi Jawanisasi, atau Sumatranisasi. Dampaknya saat ini, sebanyak 70 persen industri itu ada di Pulau Jawa dan 20 persen di Sumatera. Sementara sisanya baru di Indoensia Timur. untuk itu, ia berharap pembangunan difokuskan di Maluku, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Tonton Video Menarik Berikut Ini:

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya