RI Tawarkan Proyek Jalur KA Makassar ke Korea Selatan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah Korea Selatan (Korsel) berminat berinvestasi khususnya di sejumlah proyek infrastruktur transportasi di Indonesia.

Budi menyampaikan hal itu usai gelar pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan, Kim Hyun-Mee, Jumat 10 November 2017.

"Ini adalah pertanda positif Korea ke Indonesia tidak saja sebagai konsultan atau sebagai kontraktor, tetapi sudah diindikasikan Korea berminat berinvestasi di Indonesia," kata Budi, seperti dikutip dari keterangan tertulis Sabtu (11/11/2017).

Budi berharap, dari pertemuan ini, akan ada kesepakatan kerja sama antar kedua negara khususnya kerja sama terkait pembiayaan sejumlah proyek infrastruktur transportasi dengan skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dengan begitu, ke depan pembangunan proyek infrastruktur transportasi dapat melibatkan investor baik dalam maupun luar negeri dan tidak lagi selalu mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Harapannya ini adalah PPP project KPBU, di mana antara Indonesia dan Korea mengerjakan secara bersama-sama, jadi kita tidak menjual project, tetapi kerja sama dalam pembiayaan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur dalam jangka waktu tertentu," tambah Budi Karya.

Budi mengakui, sejumlah proyek infrastruktur transportasi Indonesia coba ditawarkan kepada pemerintah Korea Selatan antara lain pembangunan jalur kereta api Makassar – Pare-Pare, pengembangan Bandara Kualanamu dan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara.

Budi menambahkan, pertemuan dengan Menteri Kim Hyun-mee merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya di Bali dan Singapura. Terkait hal tersebut, Budi menyebutkan, tim teknis dari Korea telah meninjau langsung ke beberapa lokasi proyek infrastruktur transportasi.

"Tim korea telah melakukan sejumlah kunjungan di beberapa tempat di Indonesia, terutama di Makassar dan Kualanamu," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo menjelaskan, saat ini banyak pihak yang berminat untuk berinvestasi pada proyek pembangunan jalur kereta api lintas Makassar – Pare-Pare .

"Setelah ada Korea berminat (membangun kereta api Makassar – Pare-Pare) saya dengar ada BUMN lagi yang berminat bahkan ada swasta yang berminat, ya tidak apa-apa, kita beauty contest mana yang memberikan pilihan terbaik buat negara," ungkap Sugihardjo.

Sugihardjo menuturkan, untuk membangun jalur kereta api Makassar – Pare-Pare hingga 100 kilometer, anggaran pemerintah baru bisa Rp 5 triliun. Untuk itu, sisanya sebesar Rp 8 triliun akan kerja sama dengan swasta. (Yas)

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Perusahaan Korea Selatan (Korsel), Korea Rail Network Authority (KRNA) akan mendanai pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase II. Korea Rail Network Authority siap mengucurkan dana US$ 500 juta untuk LRT koridor Velodrome-Dukuh ini.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, dirinya telah menjadi saksi dalam penandatanganan kerja sama perusahaan dari Korea dan Indonesia.

"Tadi ada MoU (Memorandum of Understanding) di bidang infrastruktur dengan Korea, Jakpro akan mengembangkan LRT Jakarta. Kedua, membangun saluran air bersih dan ketiga, kerja sama antara PT PP untuk pembangunan rumah," katanya seperti dikutip dari Antara, Kamis 9 November 2017.

Khusus untuk proyek LRT Jakarta, kesepakatan kerja sama antara dua pihak tidak tiba-tiba karena merupakan tindak lanjut dari forum bisnis yang telah diadakan sebelumnya. Namun, Basuki tidak secara rinci menjelaskan mengenai detail kerja sama tersebut.

Terpisah, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Satya Heragandhi menjelaskan kerja sama tersebut merupakan bagian dari kelanjutan dari nota kesepahaman yang sudah ditandatangani bersama pada 2016 lalu.

Korea Rail Network Authority membantu studi kelayakan untuk penyempurnaan trase seluruh koridor LRT di wilayah DKI Jakarta.

"Penyempurnaan seluruh koridor dengan panjang sekitar 116 km sudah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur No.1859 tahun 2015 dan dengan adanya pendanaan Korea ini, akan membantu meringankan beban APBD," katanya.

Selain itu, KRNA juga akan memberikan pendidikan dan pelatihan secara gratis untuk operasional dan perawatan prasarana serta sarana LRT Jakarta.