BKN: Lowongan CPNS 2018 Tak Ada Jabatan Administratif

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan tak akan membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk jabatan atau posisi administratif pada 250 ribu kursi yang disediakan untuk tahun depan. Seluruh posisi yang dibuka untuk mendukung Nawa Cita Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Formasi CPNS akan diarahkan untuk bidang-bidang yang mendukung Nawa Cita. Jadi jangan harap akan ada formasi administratif," tegas Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (25/12/2017).

Menurutnya, jabatan yang tersedia pada rekrutmen CPNS 2018, di antaranya guru, dokter, bidang, penyuluh pertanian, dan formasi jabatan lain yang mendukung program besar pemerintah dalam Nawa Cita.

"Pengumuman resmi penerimaan CPNS daerah akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) melalui website menpan.go.id dan bkn.go.id," Ridwan menjelaskan.

Asal tahu, Kementerian PAN RB akan membuka lowongan 250 ribu CPNS pada tahun depan. Sebanyak 38 ribu akan dibuka untuk pemerintah pusat dan 212 ribu CPNS untuk jatah pemerintah daerah.

Menurut Ridwan, jumlah lowongan CPNS yang dibutuhkan dihitung dari berbagai variabel, termasuk kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membayar gaji mereka.

"Bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang komponen belanja pegawai (gaji) PNS melebihi 50 persen dari total APBD, tentu akan sulit mendapat tambahan pegawai baru," paparnya

Bagi peserta yang belum lolos dalam seleksi CPNS 2017 gelombang 1 dan gelombang 2, jangan berkecil hati dan pesimistis dahulu. Pasalnya, pemerintah akan kembali membuka lowongan CPNS besar-besaran pada 2018.

Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur, "Dalam waktu dekat kita ajukan November, Desember. Awal tahun kita sudah mulai membuka rekrutmen," kata dia di Kementerian PANRB Jakarta, beberapa waktu lalu.

Formasi yang dibuka meliputi kementerian dan lembaga (KL) pemerintah pusat serta formasi untuk pemerintah daerah.

Asman melanjutkan, formasi yang dibuka juga untuk kementerian dan lembaga yang formasinya tidak terisi pada seleksi CPNS yang tengah berlangsung saat ini.

"Sama formasi kemarin tidak terisi, misal BNN, ada pelatih anjing pelacak ternyata tidak banyak yang lulus," ujar dia.

Asman menambahkan, untuk CPNS pemerintah daerah, pihaknya sedang menunggu usulan dari masing-masing daerah. Namun, Kementerian PANRB juga memberi persyaratan. Salah satunya, belanja pegawai tak boleh lebih dari 50 persen.

"Tergantung kebutuhan riil di sana, belanja pegawai enggak boleh lebih 50 persen. Jumlah yang kita terima sesuai dengan kebutuhannya. Konsentrasi ke mana pembangunan daerah, itu yang kita prioritaskan," ucap dia.

Menurutnya, penerimaan CPNS akan disesuaikan dengan usulan bupati dan gubernur sesuai dengan kompetensi bidang apa saja yang ingin dikembangkan di daerah.

Tahapan seleksi CPNS 2018 akan dimulai setelah tahapan penerimaan CPNS gelombang II tahun 2017 selesai dilaksanakan. Namun, Asman sendiri berharap agar perekrutan CPNS daerah ini dilakukan secepatnya.

Selain itu, Menteri Asman belum memastikan apakah tahapan CPNS 2018 khusus daerah ini digelar serentak atau terpisah.

Untuk lebih lengkapnya, Liputan6.com telah merangkum beberapa fakta menarik seputar CPNS 2018, berikut uraiannya:

Setiawan mengatakan, Kementerian PANRB telah mengusulkan jumlah pembukaan CPNS 2018 ke Kementerian Keuangan.

"Yang jelas pada 2018 itu yang akan pensiun itu sebanyak 250 ribu orang, di mana 38 ribu itu di pemerintah pusat dan sisanya di daerah. Posisi terakhir baru itu yang kami sampaikan ke Kementerian Keuangan untuk 2018," ujar Setiawan.

Pemerintah tetap melakukan seleksi CPNS 2018 dengan sistem zero growth, mengingat moratorium sampai saat ini belum dicabut oleh Menteri PANRB. Artinya, tambahan CPNS tidak akan melebihi jumlah PNS yang pensiun.

2. Kapan Penerimaan CPNS 2018 Dibuka?

Masih ada tahapan yang harus dilalui Kementerian PABRB sebelum mengumumkan pendaftaran CPNS 2018.

Pertama, proses usulan dari masing-masing instansi yang akan mengajukan perekrutan CPNS. Pengajuan ini kini sudah bisa dilakukan melalui sistem e-formasi. Dari usulan ini, nantinya akan diverifikasi Kementerian PANRB.

"Jadi nanti mulai dari usulan hingga validasi ini akan dilakukan pada Februari-Maret 2018. Baru kalau selesai nanti kita akan koordinasi untuk kapan pendaftaran akan dilakukan," kata Setiawan.

Kementerian PANRB menyatakan sebanyak 34 pemerintah provinsi dan sekitar 500 pemerintah kabupaten dan kota mengajukan penambahan ASN atau lebih dikenal dengan PNS.

"Hingga saat ini lebih kurang 500 kabupaten dan kota mengajukan untuk kebutuhan ASN, serta 34 provinsi dan termasuk kementerian, lembaga yang ikut mengajukan kebutuhan ASN," kata Menteri PANRB Asman Abnur.

Akan tetapi, alokasi jumlah CPNS tersebut juga akan bergantung pada kemampuan keuangan negara. Sebab itu, saat ini Kementerian PANBR tengah berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait hal ini.

"Namun, keputusannya nanti sangat tergantung pada kemampuan keuangan. Jadi nanti dengan Bu Menkeu akan menghitung dulu kemampuan APBN kita," tandas dia.

4. Apa Saja Posisi yang Dibutuhkan CPNS 2018?

Posisi seleksi CPNS 2018 yang akan dibuka sesuai dengan rencana strategis masing-masing instansi. Lebih banyak untuk jabatan teknis yang memiliki kemampuan khusus. "Kalau untuk pejabat administrasi sekarang ini sudah cukup," tambah dia.

Dia mencontohkan, di wilayah Kalimantan. Di wilayah tersebut, rencana strategis pemerintahan adalah memiliki core sebagai wilayah penghasil tambang dan batu bara dan lainnya.

Dengan demikian, jabatan yang akan dibuka pada CPNS 2018 adalah tenaga pemerintahan yang berhubungan dengan berbagai komoditas tersebut.

Sementara secara nasional, berdasarkan data Kementerian PANRB, pegawai pemerintahan masih didominasi posisi atau jabatan yang berorientasi di sektor pertanian dan tenaga administrasi. Sementara pegawai yang sesuai dengan sektor tambang dan geologi tidak lebih dari 1 persen.

Tahapannya, instansi pemerintahan nantinya akan mengusulkan berbagai posisi yang dibutuhkan. Setelah itu, Kementerian PANRB akan memverifikasi untuk disesuaikan dengan rencana strategis di setiap instansi dan wilayah.

"Kita sudah punya peta aparatur sipil negara yang berbasis geografi. Di sana ada data semua di wilayah apa, jumlah PNS berapa, paling banyak bagian apa. Jadi, nanti kita akan pakai data itu untuk verifikasi," tambah dia.