Proyek Jalur Ganda Kereta Medan-Kualanamu Rampung November 2018

Liputan6.com, Jakarta - Pengerjaan jalur ganda (double track) dan elevated jalur kereta api (KA) Medan-Kualanamu telah mencapai 90 persen. Ditargetkan pada November 2018 proyek ini telah selesai dan dapat difungsikan dengan baik.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan hal tersebut pada saat meninjau proyek double track KA Medan-Kualanamu di Titi Gantung, tidak jauh dari Stasiun KA Medan.

Turut hadir meninjau Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi. Proyek pembangunan double track KA Medan-Bandara Kualanamu adalah sepanjang 32 kilometer (km).

Dari 32 km, sepanjang 10 km akan menjadi elevated. Dengan dibangunnya double track maka diharapkan perjalanan dari Medan ke Bandara Kualanamu dan sebaliknya menjadi lebih cepat. Juga akan meningkatkan pejalanan KA Bandara di mana saat ini 42 perjalanan perhari menjadi 76 perjalanan perhari. Artinya bisa mengangkut penumpang tiap 30 menit.

“Dengan pembangunan double track dan elevated ini, harapan kita, headway yang ke Kualanamu akan lebih baik yakni meningkat 3 kali lipat dan memberikan layanan yang lebih baik bagi penumpang. Kita harus melakukan upaya yang lebih maksimal, dari segi pembangunan maupun utilisasi dari segi kereta api itu sendiri,” ujar Budi Karya dalam keterangannya, Rabu (17/1/2018).

Menurut Budi Karya saat ini load factor kereta bandara Kualanamu hanya 30 persen. Oleh karenanya Menhub menghimbau kepada masyarakat Medan untuk menggunakan KA karena ramah lingkungan dan memberikan solusi bagi kemacetan yang begitu padat.

“Harapannya masyarakat Medan menggunakan fasilitas ini dengan baik. Kita akan secara cepat menyelesaikan ini dan menjadi kebanggan bagi masyarakat Medan. Saat ini ada sembilan perlintasan sebidang yang kita selesaikan, sehingga dapat mengurangi kemacetan,” tutur Budi Karya.

Untuk tarif, Budi Karya mengatakan masih akan di angka Rp 100 ribu. “Untuk tarif saya pikir kita masih di Rp 100 ribu, mungkin kita berikan substitusi lain bukan tarif. Karena PT Railink itu swasta, kalau kita berikan lebih rendah, saya khawatir kepastian hukum dari mereka yang telah ditetapkan melalui FS tidak terjadi. Biasanya di kota-kota yang lain itu disubsidi oleh pemerintah daerah, nanti coba kita bicarakan dengan Pemerintah Daerah untuk pemberian subsidi atau sponsor dari pihak lain. Jadi tarif akan turun apabila mendapatkan subsidi dan sponsor dari pihak lain,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan untuk proyek transportasi, apabila ada tambahan seperti untuk meningkatkan kapasitas, ada baiknya untuk melibatkan pihak swasta dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha). Hal ini karena anggaran Kementerian Perhubungan sangat terbatas.

“Kita bisa membangun lebih banyak apabila melibatkan swasta. Pembiayaannya dapat kita pikirkan. LRT salah satu yang kita bayangkan di Medan sebagai calon proyek yang dapat menggunakan skema KPBU. Untuk subsidi tarif akan kita lihat,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut seperti biasanya anggaran pemerintah itu untuk menyelesaikan proyek selama tiga tahun. Menurutnya dengan tiga tahun itu kalau dengan proyek yang sangat besar akan menghabiskan anggaran.

“Oleh karenanya yang dapat digunakan adalah menggunakan swasta dan kita hitung bagaimana nyicilnya. Untuk KPBU di Sumut belum banyak. Saat ini sedang kita rintis itu termasuk LRT itu,” tutup Sri Mulyani