Kemenperin Ingin Industri Pengolahan Ikan Naik di Atas 10 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan kualitas industri pengolahan ikan. Ini karena, ke depan, dengan kembali berjayanya sumber daya laut, sektor ini akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang cukup penting.

Meski Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah, pertumbuhan industri di sektor ini masih belum membanggakan. Ini menjadi bukti sumber daya laut Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal.

"Untuk kelompok industri pengolahan ikan kami ingin setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Paling tidak ada growth terus di atas 10 persen hingga 2019. Ini akan membantu pertumbuhan ekonomi yang 6 persen," kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto dalam diskusi di Gedung Kominfo, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Panggah memaparkan, salah satu contoh adalah industri pengalengan ikan. Saat ini pertumbuhan industri ini terancam oleh negara tetangga, antara lain Singapura, Malaysia, dan Thailand. Meski luas laut mereka tak sebesar Indonesia, pertumbuhan industri pengalengan ikan ini lebih cepat dibanding Indonesia.

Dari data yang dimiliki, saat ini ada 674 unit perusahaan yang bergerak dalan industri pengolahan hasil laut. Industri tersebut, sebarannya paling banyak di Jawa Timur. Untuk itu, hal ini harus menjadi pekerjaan rumah Kemenperin dan KKP.

Panggah juga menyoroti volume ekspor perikanan yang belum konsisten peningkatannya. "Memang kita saat ini mungkin mengalami masa transisi, kita harapkan ke depan akan lebih naik angka volume dan nilai ekspor kita," tambah dia.

Dengan berbagai kebijakan yang telah dibuat saat ini dan ke depan, Panggah berharap Indonesia akan menjadi negara penghasil sumber daya laut yang berkualitas dan lebih dikenal di dunia. (Yas)

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dikenal kontroversial dengan kebijakan dalam memerangi praktik kejahatan perikanan atau Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Salah satu yang paling ekstrem adalah mengebom dan menenggelamkan kapal-kapal asing maling ikan di perairan Indonesia.

Selama tiga tahun konsisten menjalankan upaya tersebut, setoran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam mengalami pasang surut. Terakhir pada 2017, bahkan realisasinya tidak mencapai target.

Dari data Kementerian Keuangan yang diterima Liputan6.com, Jakarta, Jumat (11/1/2018), PNBP yang disetorkan KKP kepada negara pada 2017 sebesar Rp 491 miliar. Realisasi tersebut sebesar 51,68 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017 yang mematok Rp 950 miliar.

"Realisasi PNBP KKP 2017 sebesar Rp 491,18 miliar. Sedangkan targetnya di 2018 sebesar Rp 600 miliar," kata Direktur PNBP Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Mariatul Aini.

Berdasarkan data, capaian PNBP kementerian di bawah kepemimpinan Menteri Susi pada tahun lalu mengalami kenaikan dibanding realisasi 2016 yang sebesar Rp 362 miliar. Namun, pencapaian PNBP periode 2016 pun jauh dari target yang sebesar Rp 693 miliar.

Sementara pada 2015, PNBP KKP yang masuk ke dompet negara hanya Rp 77 miliar. Jumlah itu hanya 13,29 persen dari target keseluruhan pada periode tersebut sebesar Rp 579 miliar. Sedangkan realisasi PNBP periode 2014 mencapai Rp 214 miliar atau hampir mendekati target yang dipatok Rp 250 miliar.

Saat dikonfirmasi alasan capaian PNBP KKP pada tahun lalu sebesar Rp 491 miliar atau 51,68 persen dari target, Sekretaris Jenderal KKP, Rifky Effendi Hardijanto tak mau memberikan alasannya. Dia tetap membanggakan perolehan PNBP KKP yang disetor ke negara.

"Ini (PNBP) sudah meningkat tajam bila dibandingkan 2016. Realisasinya sudah lebih dari 50 persen," tegasnya singkat.

Adapun untuk target PNBP pada 2018 yang sebesar Rp 600 miliar atau lebih rendah dari target 2017, Rifky pun mengaku itu angka yang realistis. "Lebih realistis," kata Rifky.