Jokowi: Masuk G20, Bukti RI Negara Besar

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ‎meminta masyarakat Indonesia untuk tidak lagi merasa minder. Sebab, saat ini Indonesia telah masuk dalam golongan negara besar dengan menjadi anggota G20.

"Yang perlu saya ingatkan, kita ini sudah masuk negara di G20. Artinya kita ini sudah masuk golongan negara besar, jangan lagi ada yang merasa inferior, merasa kita ini rendah," ujar dia di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta, Senin (12/2/2018).

Dia mengungkapkan, di antara negara di kawasan ASEAN, hanya Indonesia yang masuk dalam anggota G20.

"Kita sudah masuk ke G20 tapi kita enggak merasa. Menjadi negara kecil saja. Di ASEAN yang masuk G20 kita saja. Negara gede kita ini. Jadi sekali lagi, untuk menunjukkan itu kita harus merasa besar," lanjut dia.

‎Karena telah menjadi negara yang besar, Indonesia tidak perlu meminta bantuan kepada negara lain. Justru, kata Jokowi, Indonesia yang seharusnya memberi bantuan kepada negara lain.

"Kita jangan lagi mencari-cari bantuan-bantuan. Kita itu seharusnya sudah harus membantu, membantu, membantu. Dibalik. Kita ini negara besar. Ekonomi kita juga pertumbuhannya juga baik. Mungkin juga di G20 nomor tiga atau nomor empat. PDB, GDP kita juga besar. Kalau kita masih merasa inferior juga ya bagaimana kita mau gagah," jelas dia.

Oleh sebab itu, Jokowi mengingatkan agar masyarakat tidak lagi minder. Masyarakat justru harusnya bangga terhadap negara sendiri.

"Kok masih merasa kecil. Memerlukan bantuan-bantuan. Ndak saya bilang. Kalau perlu kita bantu negara-negara yang memerlukan bantuan. Kita bantu. Kita datang. Kemarin negara-negara di Pasifik kita bantu. Jangan merasa negara kecil. Harus merasa negara gede," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pengelolaan keuangan Indonesia saat ini sudah maju dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam G-20.

Hal tersebut salah satunya ditandai dengan opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016.

Sri Mulyani mengungkapkan, selama ini pemerintah telah berkomitmen dan terus mendorong budaya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dari seluruh pemangku kepentingan.

"Kami bersyukur atas sudah mulai munculnya nilai dan budaya akuntabilitas tersebut secara meluas di pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat di dalam sikapinya," ujar dia di Istana Negara, Jakarta, Kamis 14 September 2017.

Menurut dia, sejak 10 tahun terakhir, pemerintah berupaya untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas yang baik di dalam pengelolaan keuangan negara. Dan, baru pada 2016 untuk pertama kalinya laporan keuangan pemerintah pusat memperolah opini WTP.

"Dan opini itu memiliki arti. LKPP disajikan secara wajar atas aspek material sesuai standar akuntansi pemeirntahan. Terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif, dan laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai dan telah dipenuhinya semua ketentuan yang berlaku," lanjut dia.

Sri Mulyani mengatakan, laporan keuangan pemerintah pusat juga telah disusun berdasar sistem akuntansi berbasis akrual dengan standar internasional.

"Ini artinya Indonesia telah menerapkan standar internasional, di mana laporan keuangan mampu menyajikan setiap kegiatan yang bisa dinilai dalam mata uang sehingga tingkat efesiensi dari setiap rupiah yang dikeluarkan negara dapat diperbandingkan dengan negara lain dari sisi efesiensi penggunaan anggaran negaranya," ungkap dia.

Dan lebih penting dari itu, lanjut dia, pengelolaan keuangan Indonesia sudah bisa menyamai bahkan melampaui pengelolaan keuangan di negara-negara dengan ekonomi yang maju. Budaya pengelolaan keuangan seperti ini tentunya harus terus dipertahankan agar uang yang dikeluarkan bisa lebih optimal untuk mendorong pembangunan.

"Kita telah sejajar bahkan lebih maju dari pengelolaan keuangan negara-negara G-20. Hal ini tentu akan ciptakan iklim usaha yang positif seiring meningkatnya kepercayaan publik dan internasional ke pemerintah Indonesia, termasuk para investor baik dari dalam dan luar negeri. Kondisi ini selanjutnya dapat mendorong percepatan pembangunan nasional terutama pada sektor prioritas," tandas dia.