Bappenas Gelar Konsultasi Publik buat RKP 2019

Liputan6.com, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) 2019. Tujuan FKP 2019 ini buat melibatkan masyarakat untuk menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) 2019.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengharapkan FKP 2019 dapat menjadi model perencanaan dan juga penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Salah satunya dengan pelaku dunia usaha. Lewat FKP juga menjadi wadah bagi masyarakat terlibat dalam proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan yang akan diputuskan oleh pemerintah.

"Kami tampung ide masyarakat untuk konsultasi perencanaan. Ini kenapa FKP menjadi perlu untuk diadakan. Saya setuju forum seperti ini ditularkan pada lembaga-lembaga lain seperti halnya Badan Pembangunan Perencanaan Daerah (BAPPEDA)," tutur dia, Rabu (21/3/2018).

Tema konsultasi publik melalui FKP ini akan dilaksanakan pada 2019-2020. FKP dalam penyusunan RKP 2019 baru terlaksana Maret 2018. Sedangkan FKP dalam rangka penyusunan tema RKP 2020 akan dilaksanakan pada November 2018.

Dalam proses penyusunan rancangan RKP 2019 dengan tema pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas, prioritas pembangunan dibagi menjadi lima prioritas nasional. Selain itu, 24 program prioritas (PP), dan 102 kegiatan prioritas (KP).

Saat penyelenggaraan forum konsultasi publik masukan peserta antara lain meliputi pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Kemudian pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif.

Ditambah ada pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air, serta stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum.

Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yang menyebutkan SPPN bertujuan untuk mengakomodasikan kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. 

Sebelumnya, kebijakan proteksionisme Amerika Serikat (AS) dinilai dapat melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Pemerintah juga berupaya perkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dengan meningkatkan ekspor barang hingga promosi pariwisata.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro menyatakan, negara jangan hanya berhenti pada kegiatan ekspor barang saja. Dia menuturkan, sektor ekspor jasa seperti pariwisata juga harus gencar dipromosikan.

"Kita punya ekspor jasa. Sektor prioritas pemerintah yang gencar dipromosikan itu pariwisata. Ekspor jasa lewat turisme itu bisa memperkuat rupiah secara permanen," ujar dia dalam "Seminar Nasional: Prioritas Pemerintah untuk Menyelesaikan Masalah Ekonomi Jangka Pendek" di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis 8 Maret 2018.

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), kata dia, telah mengeluarkan rekomendasi investasi terkait sektor pariwisata. Ia meminta partisipasi pemerintah daerah untuk meningkatkan perhatian kalau pariwisata itu penting.

Dia menjelaskan, industri pariwisata adalah sektor penghasil multiplier effect yang besar. Oleh karena itu, ia meminta daerah untuk bisa investasi di sektor tersebut, entah dengan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau mengundang dana dari swasta.

"Kalau bicara iklim usaha, itu bukan hanya mendatangkan pabrik besar atau invest di bidang-bidang yang besar saja. Invest di sektor pariwisata juga penting, terutama di daerah," kata dia.

Lebih lanjut Bambang menyampaikan, pariwisata Indonesia masih terlalu terpusat di Bali saja. Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang sedang mengeksplorasi 10 lokasi potensi wisata lain untuk nantinya dijadikan objek wisata bagi para turis, baik dalam negeri maupun mancanegara.

"Dari hal kecil ini kita bisa memperkuat rupiah di sisi current accounting, yaitu melalui pariwisata dan ekspor jasa," pungkas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: