Antisipasi Banjir Lahar Merapi, Kementerian PUPR Rampungkan Sabo Dam

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi Sabo Dam Kali Woro di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Sabo Dam ini berfungsi untuk mengantisipasi banjir lahar dari Gunung Merapi. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Sabo Dam yang dibangun dapat menahan aliran lahar yang membawa batu-batuan dan pasir. Sabo Dam Kali Woro itu akan diresmikan pada 2018. 

"Sabo Dam Kali Woro berguna  mengurangi kecepatan alirannya sehingga berdampak berkurangnya risiko bencana di hilir sungai. Kita targetkan bisa diresmikan November 2018,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Senin (9/4/2018).  

Pada 2014, Sabo Dam Kali Woro berhasil mengurangi kecepatan banjir lahar dingin Gunung Merapi dan menahan material vulkanik tidak sampai ke daerah hilir sungai.

Kejadian tersebut mengakibatkan diperlukannya rehabilitasi dan rekonstruksi Sabo Dam agar bisa berfungsi kembali. Sebanyak 26 Sabo Dam dibangun secara bertingkat dengan ukuran berbeda. Pada ukuran yang terbesar berada di atas untuk menahan batu-batu besar, sementara yang paling kecil untuk menahan pasir.

Pada kondisi aman, Sabo Dam juga digunakan sebagai jembatan penghubung antar desa. Menurut data milik Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, total anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 329 miliar melalui kontrak tahun jamak 2016-2018.

Dengan selesainya Sabo Dam Kali Woro, maka aliran lahar Gunung Merapi bisa dicegah untuk tidak sampai merusak permukiman warga, serta jalan nasional Yogyakarta-Solo agar tak memutus konektivas antara kedua wilayah tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyodorkan bentuk kerja sama investasi proyek infrastruktur ke pihak luar, salah satunya India. Bentuk kerja sama itu rencananya akan dimulai lewat pembangunan bendungan air penghasil tenaga listrik.

Direktur Investasi Ditjen Bikon Kementerian PUPR Masrianto mengatakan, ada banyak proyek infrastruktur yang dapat melibatkan India di dalamnya, termasuk bendungan.

"Kita tahu bahwa India itu kan banyak sekali bendungan air. Tentunya itu punya peluang besar untuk bisa dikerjasamakan secara b2b (business to business)," paparnya di sela-sela acara India-Indonesia Infrastructure Forum (IIIF) di Hotel Ritz-Charlton, Jakarta, Senin 19 Maret 2018.

Dia menambahkan, proyek pembangunan bendungan yang nantinya bisa mengajak India ikut serta di dalam proyek haruslah dapat menghasilkan sumber listrik yang besar, seperti Waduk Jatiluhur di Purwakarta.

Ketika ditanya, apakah sudah ada bentuk kerja sama antara Indonesia dan India dalam sebuah proyek infrastruktur, Masrianto belum bisa memastikan itu secara baik.

"Belum, ini kan baru pertama (forum kerja sama infrastruktur Indonesia-India). Ya mungkin ada, tapi belum terekspos dengan baik ya," tukas dia.

Kementerian PUPR sendiri saat ini terus mendorong pendanaan investasi di luar APBN dalam proyek yang digiatkan.

Masrianto menyampaikan, pemerintah pun nantinya membuka kemungkinan kerja sama dengan India dalam proyek infrastruktur lain di luar pembangunan bendungan.

"Proyek-proyek seperti persampahan dan air bersih juga bisa kita tawarkan. Jadi bukan hanya mendorong pihak lokal, siapa tahu dia (investor India) bisa membawa investasinya ke Indonesia," pungkas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: