Bandara Kertajati Beroperasi Bisa Kurangi Ketimpangan Ekonomi

Pembangunan Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat akan mengatasi dua ketimpangan ekonomi sekaligus

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 19 Apr 2018, 12:00 WIB
Diterbitkan 19 Apr 2018, 12:00 WIB
Progres pembangunan Bandara Kertajati atau Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Rabu (4/4/2018). (Ilyas/Liputan6.com)
Progres pembangunan Bandara Kertajati atau Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Rabu (4/4/2018). (Ilyas/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati, di Majalengka, Jawa Barat dapat melayani penumpang atau jemaah haji. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai, kehadiran bandara tersebut akan mengatasi dua ketimpangan ekonomi sekaligus.

"Pertama, ketimpangan ekonomi DKI Jakarta dan Jawa Barat,” ujar Juru Bicara PSI Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis Rizal Calvary Marimbo dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (19/4/2018). 

Dia menjelaskan, saat ini beban industri di Jakarta sudah berlebihan, sehingga aktivitas ekonomi berjalan tidak efisien. Sebanyak 75 persen, uang beredar di Jakarta dan sisanya beredar di daerah. Sebab itu, upaya untuk mendorong industri dan aktivitas perekonomian ke wilayah-wilayah, seperti Jawa Barat sangat dibutuhkan.

“Jadi, tercipta konsentrasi atau sentra-sentra perekonomian baru di luar Jakarta dengan adanya infrastruktur Bandara Kertajati Majalengka,” ujar dia.

Rizal lebih jauh mengatakan, industri manufaktur misalnya, sudah tidak mungkin berkembang di Jakarta. Sebab itu, industri ini bergeser ke Jawa Barat. Dengan adanya bandara tersebut, pemerintahan Jokowi mengatasi ketimpangan ekonomi antara DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Kedua, selain mengatasi ketimpangan DKI Jakarta dan Jawa Barat, pembangunan Bandara Kertajati juga dapat mengatasi ketimpangan pembangunan ekonomi antara kawasan Utara dan Barat di Provinsi Jawa Barat.

“Selama ini kan, pertumbuhan ekonomi ekonomi di Majalengka (utara) dan sekitarnya cenderung lambat. Sedangkan wilayah barat Jawa Barat misalnya, kawasan Bandung Raya dan sekitarnya tumbuh pesat. Wilayah Utara akan mengejar ketertinggalannya dengan kehadiran Bandara Kertajati Majalengka,” ucap Rizal.

 

 

 

Satu Juta Lapangan Kerja

Progres pembangunan Bandara Kertajati atau Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Rabu (4/4/2018). (Ilyas/Liputan6.com)
Progres pembangunan Bandara Kertajati atau Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Rabu (4/4/2018). (Ilyas/Liputan6.com)

Rizal menambahkan, kehadiran Bandara Kertajati tak hanya akan menjadi bandara kebanggaan warga Jawa Barat. Lebih dari itu, akan memicu penciptaan lapangan kerja serta berkembangnya industri properti dan manufaktur. 

 “Kita tahu bahwa akan tercipta kawasan Aerocity. Ada Tol Cipali, disusul Tol Cisumdawu, serta ada juga infrastruktur transportasi massal seperti kereta api. Semuanya terintegrasi akan menciptakan sekitar satu juta lapangan kerja secara langsung atau tidak langsung di bandara, sekitar bandara, dan kawasan industri,” tuturnya. 

Bandara Kertajati Majalengka ini diprediksi akan menyedot sebanyak 2,7 juta penumpang di tahun pertama beroperasi. Pihaknya optimistis kehadiran bandara ini nantinya akan meningkatkan elektabilitas Presiden Jokowi di Jawa Barat.

Presiden Jokowi meresmikan dimulainya pembangunan bandara tersebut pada Januari 2016 dan hingga 17 April 2018, kemajuan pembangunannya sudah mencapai tahap akhir, yakni 93 persen. Diharapkan dalam waktu dekat dapat melayani penerbangan ibadah haji tahun ini.

 

Proyek Lain

Proyek tol Trans Sumatera (Foto: Dok BPJT Kementeriann PUPR)
Proyek tol Trans Sumatera (Foto: Dok BPJT Kementeriann PUPR)

Jokowi menargetkan membangun 4.814 km jalan baru secara nasional. Sekitar 2.000 km di antaranya telah, sedang dan akan dibangun bukan di Jawa atau Sumatera. Tetapi di titik-titik terluar dan pelosok negeri. Seperti di Kalimantan, Papua, sampai perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) di Pulau Timor.

“Kalau digabung dengan proyek infrastruktur lainnya, terdapat 24 proyek infrastruktur di Kalimantan, di Sulawesi ada 27 proyek, kemudian di Maluku dan Papua ada sekitar 13 proyek. Proyek-proyek itu baik berupa bendungan, pelabuhan, bandara, hingga pembangkit listrik. Tujuannya, PSI lihat untuk mengatasi ketimpangan juga,” ucap Rizal. 

PSI optimistis, daya saing infrastruktur Indonesia akan semakin menguat ke depan di era pemerintahan Jokowi. Sebelumnya, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia melonjak untuk periode 2017-2018 sebagai dampak dari masifnya pembangunan infrastruktur.

“Kalau pada periode 2015-2016, Indonesia berada di posisi 62. Jadi, pada periode 2017-2018 naik 10 peringkat ke posisi 52. Ini jadi modal besar untuk mengerek daya saing industri kita ke depan,” pungkas Rizal. 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya