Impor Beras Jadi Solusi Pemerintah Kendalikan Harga

Pemerintah lebih memilih impor beras

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 21 Jun 2018, 12:15 WIB
Diterbitkan 21 Jun 2018, 12:15 WIB
Harga Beras
Aktivitas di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, (24/8). HET diatur berdasarkan zonasi di Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB dan Sulawesi dianggap wilayah produsen beras sehingga harga beras medium ditetapkan sekitar Rp 9.450. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution lebih memilih menambah stok beras medium, ketimbang mengubah Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dalam rangka stabilisasi harga. 

Darmin mengatakan, harga beras ‎medium di atas level HET Rp 9.450 disebabkan waktu puncak panen yang tidak serempak, yaitu pada April dan Mei, sehingga tidak ada penumpukan stok secara besar-besaran.

"Beras kita itu panen puncaknya itu April kalau enggak Mei, tapi ternyata puncaknya itu agak menyebar dia. Di Maret ada, di April ada, di Mei ada," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Kamis (21/6/2018).

Darmin mengungkapkan, untuk mengendalikan harga beras medium, pemerintah mencukupi kebutuhan masyarakat dengan mengimpor serta menggelontorkan beras tersebut melalui operasi pasar. ‎Hal tersebut telah dilakukan dalam dua tahun terkahir.

"Dalam situasi begitu, kita hanya bisa memengaruhi harga beras ini melalui operasi pasar dari beras yang kita impor," ujarnya.

Menurut Darmin, jalan keluar untuk mengendalikan harga beras medium agar tetap berada di level HET adalah menambah stok, dengan memperbesar volume impor beras.

"Walaupun mungkin masih banyak, volumenya belum terlalu besar. Itu yang kita minta volumenya diperbesar sebetulnya sejak dua minggu sebelum Lebaran. Hanya itu jalan keluarnya," tandasnya.

Menko Darmin Minta Bulog Tetap Impor Beras

(Foto: Liputan6.com/Fiki A)
Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum Bulog tetap harus melakukan impor beras. Meski sebelumnya Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan akan menunda impor beras.

Darmin menyatakan, keputusan soal impor beras telah diambil oleh pemerintah. Sedangkan tugas Bulog menjalankan keputusan tersebut.

"Soal waktu ya (impor). Tapi yang memutuskan kebijakan itu pemerintah. Bukan bulog. Bulog pelaksana," ujar dia di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, pada 28 Mei 2018. 

Terkait dengan rencana Bulog untuk menjual beras dalam bentuk sasetan, hal tersebut dikembalikan pada kebijakan internal BUMN tersebut. Namun tujuan pemerintah untuk impor ini adalah untuk menjaga stabilitas harga beras.

"Itu kebijakan di Bulog saja. Intinya, kebijakan keputusan kita minggu lalu, yang pertama, perluas pedagang yang akan menerima operasi pasar beras Bulog. Kedua, turunkan harganya, Rp 500," kata dia.

Darmin berharap kebijakan yang diambil pemerintah seperti dengan membuka keran impor bisa menurunkan harga beras hingga di bawah harga eceran tertinggi (HET).

"Kita minta harus turun harganya. Kalau bisa Rp 9.000, bisa 2 kali-3 kali lipat dari yang dilakukan. Di bawah HET," tandas dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya