Akhiri Boikot Minyak Sawit RI oleh Eropa, Luhut Bentuk Tim Negosiasi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah masih terus berjuang melakukan upaya diplomasi kelapa sawit dengan Uni Eropa (UE). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan telah bertemu dengan Duta Besar (Dubes) Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerend pada hari Senin (25/6/2018) di kantornya.

Luhut mengungkapkan, diplomasi yang selama ini dilakukan telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, yaitu penundaan larangan penggunaan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) hingga 2030.

"Saya kira kelapa sawit itu kita cukup berhasil, jadi kita tunda passing out-nya ke 2030. Tapi itu memang berlaku kepada kelapa sawit yang ditanam di tanah yang tidak ramah lingkungan itu tidak bisa ekspor ke Uni Eropa, cukup fair sih," tegasnya. 

Kendati demikian, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menjelaskan, pemerintah tidak mau menerima begitu saja keputusan tersebut. Diplomasi masih akan terus dilanjutkan dengan tim baru yang akan segera dibentuk.

"Tapi kita sebenarnya belum mau menerima begitu saja. Jadi sekarang kita mau negosiasi lagi kriterianya mengenai mana yang boleh ekspor mana yang tidak," Luhut berujar. 

Tim tersebut nantinya akan masuk ke dalam tim Uni Eropa dalam pembahasan kriteria-kriteria larangan sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan kesepakatan kedua belah pihak, bukan hanya dari pihak mereka saja. 

"Kami tidak mau mereka yang atur Indonesia, kita tidak mau mereka (Uni Eropa) yang mengatur kita. Ini bangsa besar," tegas Luhut. 

Reporter : Yayu Agustini Rahayu Achmud

Sumber : Merdeka.com

Sebelumnya, Luhut mengatakan akan kembali terbang ke Eropa untuk melakukan diplomasi sawit.

"Jadi, saya diperintahkan Presiden untuk pergi ke Uni Eropa, untuk melakukan pertemuan terkait sawit. Kepentingan saya sih biodieselnya," katanya pada 11 Mei 2018. 

Luhut mengungkapkan, pada pertemuan sebelumnya dihadiri oleh 20 orang perwakilan. Dalam pertemuan tersebut, dibahas kampanye hitam yang menyerang sawit Indonesia.

"Saya brifieng ke mereka. Kita tuh enggak minta-minta ke mereka. Kita mau ada perlakuan adil. Tidak boleh ada diskiriminasi. Saya jelaskan, kami luas kelapa sawit itu 12 juta hektar dan ini sudah moratorium," ujarnya.

Terkait isu lingkungan hidup, Luhut menegaskan sudah memberi penjelasan yang jelas.

"Kalau soal lingkungan, saya jelasin tuh gimana kita care sama lingkungan, pemulihan lahan. Juga soal human right. Kami disclosed human right, kita selesaikan dengan baik," ujarnya.