Pembiayaan Proyek dari Utang RI Menurun Tahun Depan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pembiayaan proyek bersumber dari utang akan mengalami penurunan pada 2019. Hal ini bertujuan untuk ‎membuat kesehatan dan kemandirian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sri mulayni mengatakan, ‎dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019, pembiayaan melalui utang sebesar Rp 359,3 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan dari 2018 sebesar Rp 387,4 triliun.

"Rasio utang kita jaga agar APBN kita sustain," kata Sri dalam acara jumpa pers RAPBN 2019, di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (16/8/2018).

Dia mengungkapkan, utang dipriositaskan dalam rupiah, agar tetap stabil terhadap gejolak nilai tukar. Potensi investor domestik‎ dioptimalkan untuk pendalaman pasar, sekaligus mengendalikan kepemilikan asing.

Menurutnya, pemerintah saat ini hati-hati menjaga rasio utang terhadap produk domestik bruto, meski rasio utang Indonesia saat ini masih terbilang kecil dibanding negara lain. Pada 2019 rasio utang dari surat berharga mencapai Rp 386 triliun, mengalami penurunan dibanding ‎2018 sebesar Rp 388 triliun.  Utang pada tahun depan untuk memodali kegiatan produktif.

"Pemerintah menjaga akutabilitas pengelolaan utang, meningkatkan efisiensi bunga utang tingkat risiko terkendali," tandasnya.

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

Presiden Joko Widodo berjanji pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 akan dilaksanakan dengan akuntabel. Presiden turut berjanji akan mengelola utang secara lebih hati-hati.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi pada penyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019.

"Pengelolaan utang lebih berhati-hati untuk mengurangi risiko dan biaya, serta mengarahkan penggunaannya secara lebih produktif untuk program pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta pembangunan daerah," janji Jokowi.

Ia berkata, arah kebijakan APBN yang terkendali membuktikan bahwa pemerintah selalu mengelola fiskal dengan hati-hati dan bertanggung jawab, serta mengarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat yang berkeadilandan merata.

Untuk mengendalikan tambahan utang, pemerintahan Jokowi melakukan pengurangan pembiayaan anggaran dalam tahun 2019 sebesar 5,4 persen.

"Langkah pengendalian itu kosisten dengan yang dilakukan di tahun 2018, yang juga mengurangi pembiayaan sekitar 14,3 persen," kata Jokowi.

Presiden berharap dengan langkah-langkah bijak yang diambil, kualitas APBN akan menjadi lebih sehat.

"Dengan defisit APBN dan defisit keseimbangan primer yang makin kecil, dengan peningkatan pendapatan yang realistis, dengan belanja yang makin berkualitas dan tepat sasaran, serta pembiayaan yang prudent dan produktif, maka APBN diharapkan akan semakin sehat, adil, dan mandiri," ujarnya.