Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen di 2019 Terlalu Tinggi?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di 2019. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan target tahun ini yang tercatat 5,4 persen.

Namun Pengamat Ekonomi ‎Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai meskipun sudah turun, target pertumbuhan 2019 tersebut masih terlalu tinggi. Hal ini mengingat banyaknya tantangan yang harus dihadapi ekonomi Indonesia di tahun depan.

"Targetnya masih overshoot, melihat perkembangan ekonomi makro global dan domestik ekonomi di 2019 maksimal akan tumbuh 5,1 persen-5,2 persen," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Kamis (‎23/8/2018).

Memang ada faktor yang akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun depan, seperti Pemilihan Umum (Pemilu). Namun faktor penghambatan pertumbuhan tersebut justru dinilai lebih besar.

"Pemilu di 2019 memang punya dampak positif untuk dorong konsumsi rumah tangga karena belanja politiknya cukup besar. Namun disisi yang lain, pemilu membuat investor wait and see. Kinerja ekspor masih terpengaruh perang dagang dan gejolak di Turki," lanjut dia.

Oleh sebab itu, kata Bhima, jika pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi bisa tembus 5,3 persen, maka ada dua faktor kunci yang harus dijaga, yaitu belanja pemerintah dan daya beli masyarakat.

"Driver utama pertumbuhan di 2019 ada dua belanja pemerintah yaitu bansos (bantuan sosial) dan belanja politik, serta konsumsi rumah tangga," tandas dia.

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo (Jokowi)  mengatakan jika pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,3 persen. Salah satunya dengan mempercepat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, perbatasan, dan daerah-daerah lain yang masih tertinggal.

Langkah lain melalui penguatan usaha ultramikro, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Kemudian menekan ketimpangan antardaerah serta memperkecil kesenjangan antarkelompok pendapatan, memperkuat ekonomi desa dan mengurangi kemiskinan secara lebih fokus dan lebih cepat. 

"Dari sisi sektoral, sektor-sektor ekonomi yangmempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja perlu didorong lebih maju," kata Jokowi saat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang RAPBN 2019 serta nota keuangan pada rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Jokowi juga mengaku akan mendorong peran sektor swasta  agar makin berperan sehingga mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan semakin berkembangnya kelas menengah, maka pasar domestik menjadi lebih kokoh. Untuk itu, penguatan industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah perlu didorong dan dikembangkan dengan memperkuat industri hulu hingga hilir," kata Jokowi.

Kemudian iklim investasi juga diperbaiki agar efisien dan terukur, melalui deregulasi, debirokratisasi, dan simplifikasi. Hal ini dikatakan penting untuk mendorong berkembangnya industri.

"Khususnya industri skala kecil dan menengah di bidang manufaktur, konstruksi, serta industri jasa, termasuk industri berbasis digital yang sangat bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang produktif dan inovatif," tutur dia.