Fasilitas Publik Berfungsi Kembali Desember 2018 di Lombok

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) akan segera kembali proses pembangunan rumah untuk para korban gempa Lombok, di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sejauh ini, laporan yang telah masuk ke Kementerian PUPR, ada sekitar belasan ribu bangunan yang teridentifikasi untuk dilakukan penataan kembali.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danish H Sumadilaga mengatakan, pada prosesnya pembangunan ini akan dibagi menjadi dua klasifikasi.

Pertama, menyangkut dengan fasilitas publik seperti sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, pasar dan lain sebagiannya. Kemudian kedua adalah berkaitan dengan rumah masyarakat.

"Jadi menargetkan untuk perbaikan rumah itu sebetulnya fasilitas publik sesuai dengan Intruksi Presiden (Impres), fasilitas publik itu agar berfungsi kembali supaya anak bisa sekolah sampai dengan Desember 2018," kata Danish dalam diskusi Forum Merdeka Barat, dengan tema Konstruksi Fasilitas Dasar Pasca Gempa Lomboh 2018, di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Danish menambahkan, untuk pembangunan rumah masyarakat sendiri, baru akan dimulai pada November 2018, dan diperkirakan akan selesai dalam waktu enam bulan kedepan.

Danish mengatakan, dalam hal ini masyarakat juga akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai. Uang tersebut, diberikan pemerintah untuk membiayai proses pembangunan rumah kembali. Adapun besaran pembiayaan tersebut dikelompokan berdasarkan tingkat kerusakannya.

"Masyarakat akan mendapat bantuan uang untuk yang rusak berat Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, rusak ringan Rp 10 juta. Pemerintah berpesan agar uang itu difungsikan untuk mebiayai membangun rumah kembali agar lebih baik," sebutnya.

Dalam prosesnya, Kementerian PUPR akan menjadi fasilitator dan mendampingi masyarakat dalam pembangunan rumah tersebut.

"Untuk itu, kita harus menjaga bangunan yang kita bangun kembali ini lebih baik dan juga tahan gempa. Sehingga Kementerian PU mendampingi tersebut agar masyarakat membangun itu dengan lebih baik agar mengantisipasi lebih baik," kata dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini

Sebelumnya, Wakil Presiden RI (Wapres) Jusuf Kalla (JK) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lokasi bencana gempa  Lombokpada Selasa 21 Agustus 2018.

Pada kesempatan tersebut, Jusuf Kalla mengajak semua pihak memulai rehabilitasi pemulihan pascagempa Lombok. Terutama, memperbaiki rumah-rumah korban terdampak gempa yang mengalami kerusakan. 

"Terkait pelaksanaan rehabilitasi rumah akan dilakukan oleh Kementerian PUPR dan rekonstruksinya akan dilakukan oleh Gubernur NTB. Sehingga pembangunan rumah masyarakat terdampak gempa akan diselesaikan enam bulan ke depan melalui pendampingan dari Kementerian PUPR," kata dia dalam sebuah keterangan tertulis, Rabu 22 Agustus 2018.

"Ada 36 ribu rumah rusak berat, dan saat ini dibutuhkan sekitar minimal 1.800 orang fasilitator lapangan (FL) untuk mendampingi masyarakat pada saat pembangunan rumah. Berdasarkan pengalaman saat pembangunan rumah swadaya ada 1 FL untuk setiap 10 sampai 20 rumah," tambah dia.

Jusuf Kalla mengatakan, para FL nantinya juga disiapkan oleh Pemda dengan kriteria pendidikan minimal tingkat SMA dan STM.

Para FL akan dilatih oleh tenaga Rekompak yang telah disiapkan oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang sebelumnya dilatih terlebih dahulu oleh Balitbang dan Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR. 

Hal serupa juga berlaku bagi tenaga Kuliah Kerja Nyata Tematik dari berbagai PTN dan PTS yang juga akan diberikan pelatihan menjadi fasilitator lapangan.

Dari hasil identifiksi sementara sekitar 78 fasilitas publik dan 36 ribu rumah mengalami rusak berat dan diperlukan waktu untuk rekonstruksi bangunan permanennya sekitar 1 hingga 2 tahun.

Untuk fasilitas pendidikan yang rusak, telah teridentifikasi lebih dari 500 sekolah rusak yang terdiri dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan sudah mulai dilakukan perbaikan di 43 sekolah. 

Basuki menyampaikan, saat ini sudah dimulai pembangunan 20 unit Risha dan 4 Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN) yang akan digunakan sebagai rumah petugas, mushalla dan rumah sakit yang sifatnya sementara. Pembangunan Risha dan Ruspin akan didampingi oleh 150 fasilitator. 

"Ini merupakan program Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas) yang pernah dilaksanakan pasca bencana gempa bumi tahun 2006 di Yogyakarta," ujar dia.

Adapun rapat koordinasi rekonstruksi dan rehabilitasi pascagempa, selain Menteri Basuki, beberapa pihak turut mendampingi, antara lain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Idrus Marham, dan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi.

Saksikan video pilihan di bawah ini: