Jadi PNS Bisa Lewat Jalur Belakang? Ini Jawaban BKN

Liputan6.com, Jakarta - Hanya dalam hitungan hari, pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dibuka. Para peminat pun harus mempersiapkan kelengkapan administrasi dan membekali diri untuk melewati bermacam tes.

Walau banyak yang sedang berusaha keras, malah ada pihak pencari jalan mudah, atau sebutan umumnya adalah "jalur belakang." Peserta diminta membayar uang jumlah besar bila ingin mendapat jatah posisi sebagai PNS.

Dalam hal ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan itu adalah penipuan. Lewat akun Twitter resmi BKN, ditegaskan tawaran tersebut adalah hoaks belaka. Menjadi CPNS pun tidak dipungut biaya.

"Kalau ada yang menawarkan maka itu penipuan. Tidak ada jalur belakang, jalur atas, atau jalur bawah karena mimin bukan jalan kereta," tulis admin akun BKN.

#SobatBKN mimin tegaskan bahwa untuk menjadi CPNS tidak dipungut biaya dan harus melalui seleksi resmi yang transparan dan akuntabel.Kalau ada yg menawarkan maka itu penipuan. Tidak ada jalur belakang, jalur atas atau jalur bawah karena mimin bukan jalan kereta 😂#2019JadiASN pic.twitter.com/86wNSuhjsb

— #ASNKiniBeda (@BKNgoid) September 7, 2018

Lebih lanjut, pihak BKN menegaskan tidak ada kerja sama dengan bimbel mana pun, atau menerbitkan buku CPNS. Keberhasilan peserta dikembalikan lagi pada upaya peserta seleksi.

#SobatBKN, mimin ingatkan kalau BKN tidak bekerja sama dengan bimbel manapun yang membawa nama CAT, menerbitkan buku CPNS atau yang menjanjikan lulus tes CPNS. Persiapkan diri dengan mencari materi sesuai dengan ketentuan juga tawakal. Happy weekend #SobatBKN

— #ASNKiniBeda (@BKNgoid) September 8, 2018

Tidak lupa, pihak BKN memberi himbauan agar peserta seleksi CPNS senantiasa menjadikan situs resmi BKN sebagai referensi terkait CPNS. Bila ingin mengunjungi situs tersebut, klik di sini.

Netizen atau warganet kadang berspekulasi bahwa sistem seleksi berskala nasional seperti perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sering dibumbui kecurangan oleh sejumlah oknum.

Namun begitu, saat penerimaan CPNS 2018 nanti, masyarakat dapat ikut serta melaporkan kecurangan yang terjadi. Bagaimana caranya?

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan, menyatakan warganet bisa coba menginformasikan tindakan mencurigakan saat CPNS 2018 kepada Ombudsman RI ataupun BKN. 

"Yang paling bagus kalau punya bukti disampaikan ke Ombudsman lewat mekanisme mereka. Atau kalau ada pegawai BKN yang mengawasi tes, kemudian dianggap ada sesuatu yang curang atau enggak fair, bisa dilaporkan kepada kami lewat Lapor!," ujar dia kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu, 15 Agustus 2018.

Melalui aplikasi Lapor! atau situs lapor.go.id yang dikelola oleh Staf Kepresidenan RI, ia menambahkan, informasi mengenai kecurangan tersebut bakal didisposisikan kepada lembaga yang tepat.

"Langsung saja kalau punya akun di lapor.go.id, admin lapor yang nanti akan menyampaikan kepada kementerian/lembaga dan (pemerintah) daerah terkait. Identitas pelapor kemudian akan dirahasiakan," ujar dia.

Dia juga mengatakan, aplikasi Lapor! kini telah terintegrasi dengan media sosial, sehingga netizen pun dapat melaporkan bentuk kecurangan penerimaan CPNS 2018 lewat SMS, e-mail, maupun via akun Twitter @Lapor1708.

Adapun menurut dia, cara pelaporan terbaik adalah melalui perantara e-mail bila mana sang pelapor memiliki bukti fisik dalam bentuk foto.

"Kalau punya bukti fisik, misal scan foto, melalui e-mail akan lebih baik karena bisa attached. Kalau lewat medsos belum apa-apa sudah ketahuan buktinya. Jadi, lebih baik pakai e-mail supaya nanti bisa tersampaikan dengan baik," ucap Ridwan.

Lebih lanjut, Ridwan menyatakan, salah satu bentuk jaminannya adalah penyelenggaraan sistem Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang memakai metode Computer Asssisted Test (CAT).

"Kalau kemarin (pelaksanaan SKB) kita pasrahkan kepada kementerian/lembaga. Kalau sekarang hampir semua kementerian dan lembaga pakai CAT. Tapi ada sebagian karena masih mandatori, jadi pakai sistem sendiri," ungkap dia.

Sebagai contoh, ia mengatakan, seleksi kompetensi bidang untuk formasi pengadilan agama di Mahkamah Agung yang barangkali masih harus dilakukan manual lantaran membaca kitab gundul.

"Ada beberapa yang mungkin butuh data kesehatan jasmani, itu juga enggak bisa diukur pakai CAT. Tapi selain itu, insyaallah semuanya pakai CAT," ujar dia.

Demi benar-benar menjamin proses seleksi CPNS 2018 bebas KKN, Ridwan menegaskan, berbagai unsur pemerintahan seperti inspektorat di berbagai kementerian/lembaga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) hingga BKN sendiri akan turun tangan langsung ke lapangan.

"Kalau kita lihat, Ombudsman RI juga mengadakan sidak dan sebagainya, termasuk tahun lalu. Alhamdulillah, secara umum Ombudsman mengatakan masih relatif bagus. Mudah-mudahan tahun ini karena kita juga sudah saling kerja sama, kita bisa memperkuat yang lain," paparnya.

"Dan karena seleksi kompetensi bidang yang non-CAT itu sangat sedikit, jaminan atas tidak curang akan jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu," dia menekankan.

BKN mengimbau masyarakat berhati-hati dengan informasi terkait seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 atau disebut CPNS 2018. Sebab, hingga saat ini pemerintah secara resmi belum membuka seleksi calon abdi negara tersebut.

Melalui akun Facebook-nya, BKN menyatakan belakangan ini banyak beredar berita hoaks tentang seleksi CPNS Tahun Anggaran 2018 di media sosial. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya akan berita-berita yang beredar tersebut.

"Terkait itu, Humas BKN mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan berita yang dikirimkan melalui jejaring sosial maupun aplikasi chatting online," ujar BKN dalam akun Facebook-nya.

BKN juga memastikan, hingga saat ini pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), belum membuka pendaftaran seleksi CPNS 2018.

"Hingga saat ini Kementerian PANRB dan BKN belum menerbitkan info resmi apa pun terkait pembukaan seleksi CPNS 2018," tandas BKN.