Pemerintah Rombak Iklim Berusaha, Pengangguran Terbuka Turun Jadi 5,13 Persen

Jokowi mengemukakan dalam empat tahun terakhir, pemerintah merombak besar-besaran terhadap iklim kemudahan berusaha di tanah air.

oleh Agustina Melani diperbarui 21 Sep 2018, 16:06 WIB
Diterbitkan 21 Sep 2018, 16:06 WIB
20160223-Ilustrasi-Pengganguran-iStockphoto
Ilustrasi Tidak Bekerja atau Pengangguran (iStockPhoto)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan dalam empat tahun terakhir, pemerintah merombak besar-besaran terhadap iklim kemudahan berusaha di tanah air.

Tujuan utamanya, menurut Jokowi adalah membuat ekonomi Indonesia bisa lebih produktif dan kompetitif. Ini sambil terus meningkatkan kemandirian bangsa sehingga bisa memberikan nilai tambah, terutama pembukaan lapangan pekerjaan baru dan menyerap pengangguran.

"Alhamdullilah dengan kerja bersama, tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,7 persen menjadi 5,13 persen," tulis Jokowi melalui fanpage Facebook, seperti dikutip dari laman Setkab, Jumat (21/9/2018).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja pada Februari 2018 sebanyak 133,94 juta orang, naik 2,39 juta orang dibandingkan Februari 2017. Sejalan dengan itu, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 69,20 persen, meningkat 0,18 persen poin.

BPS mencatat dalam setahun terakhir, pengangguran berkurang 140 ribu orang, sejalan dengan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) yang turun menjadi 5,13 persen pada Februari 2018.

Menurut BPS, penduduk yang bekerja sebanyak 127,07 juta orang, bertambah 2,53 juta orang dibandingkan Februari 2017. Adapun lapangan pekerjaan yang meningkat persentase penduduk yang bekerja terutama pada penyediaan akomodasi dan makan minum (0,68 persen poin), jasa lainnya (0,40 persen poin), dan industri pengolahan (0,39 persen poin).

Sementara lapangan pekerjaan yang menurun adalah pertanian (1,41 persen poin), konstruksi (0,20 persen poin), dan jasa pendidikan (0,16 persen poin).

Selain itu, data BPS juga menunjukkan, sebanyak 73,98 juta orang (58,22 persen) penduduk bekerja di kegiatan informal. Akan tetapi, persentasenya menurun sebesar 0,13 persen poin dibandingkan Februari 2017.

 

KEIN: Pengangguran Menurun Jadi Tanda Ekonomi RI Membaik

20170105-Kemiskinan-AY1
Warga melintas di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis (5/1). Namun, keberhasilan pemerintah menekan angka kemiskinan saat ini dibayang-bayangi oleh tingginya kesenjangan antar penduduk di kawasan perkotaan dengan di pedesaan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menyebutkan perekonomian Indonesia terus menuju ke arah yang semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan turunnya jumlah pengangguran terbuka di dalam negeri.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, jumlah penduduk bekerja di Indonesia pada Februari 2017 sebanyak 124,54 juta orang. Angka ini naik 6,13 juta orang dibanding keadaan Agustus 2016 dan naik sebanyak 3,89 juta orang dibanding Februari 2016.

Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2017 sebesar 5,33 persen atau turun 0,28 persen poin dibanding Agustus 2016 dan turun sebesar 0,17 persen poin dibanding Februari 2016.

Meskipun pada Agustus 2017 jumlah pengangguran di Indonesia naik 10 ribu orang menjadi 7,04 juta orang, pada Februari 2018‎, pengangguran berkurang 140 ribu orang, sejalan dengan TPT yang turun menjadi 5,13 persen.

Sementara itu, penduduk yang bekerja sebanyak 127,07 juta orang, bertambah 2,53 juta orang dibanding Februari 2017.

"Perekonomian yang membaik tecermin dari semakin menurunnya jumlah pengangguran terbuka dan tingkat pengangguran terbuka," ujar Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta dalam paparan Kinerja Program Pemerintah Jokowi-JK 2014-2018 seperti dikutip Jumat 10 Agustus 2018.

Selain itu, kualitas hidup masyarakat Indonesia juga meningkat. Hal ini berkat gencarnya program jaminan sosial yang dilakukan pemerintah.

Data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), per Oktober 2017 jumlah Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibebaskan dari iuran sebanyak 92,2 juta orang. Kemudian, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terus meningkat dari 18.437 pada Desember 2014 menjadi 19.969 pada 2015 dan 20.708 pada Desember 2016.

Kemudian, jumlah rumah sakit (RS) provider Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga terus meningkat mulai dari 1.681 RS pada akhir 2014 menjadi 1.839 pada 2015 dan 2.068 di Desember 2016.

"Melalui program jaminan sosial, pelayanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau oleh siapa pun, sehingga kesehatan keluarga Indonesia terjaga. Khususnya keluarga kelompok masyarakat bawah," tandas dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Live Streaming

Powered by

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya