Kemenperin Tawarkan Kawasan Industri Petrokimia Teluk Bintuni kepada Investor

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) resmi memperkenalkan sekaligus menawarkan kepada investor pengembangan Kawasan Industri Petrokimia, di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, mengatakan Kabupaten Teluk Bintuni mempunyai prospek yang besar untuk berkembang sebagai wilayah industri karena memiliki sumber daya alam yang besar. 

"Wilayah Teluk Bintuni diperkirakan memiliki cadangan gas bumi sebesar 23,7 triliun kaki kubik (TCF). Pemerintah perlu memastikan pemanfaatan gas bumi tersebut diutamakan kepada pemenuhan kebutuhan domestik agar dapat menggerakan ekonomi di dalam negeri," kata dia dalam acara 'Market Sounding Pengembangan Kawasan Industri Petrokimia Teluk Bintuni', di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Dia menjelaskan, pada pengembangan awal, 50 hektar dari total 200 hektar lahan yang akan dibebaskan, dipergunakan untuk mengembangkan Anchor Industry dengan dukungan komitmen ketersediaan gas oleh BP Tangguh Tahap I sebesar 90 MMSCFD di tahun 2021 dan Tahap II sebesar 90 MMSCFD di tahun 2026 dengan jangka waktu masing-masing 20 tahun. 

"Sisa cadangan lahan digunakan untuk tahap III sebesar 176 MMSCFD dari Genting dan potensi industri lain yang bisa dikembangkan," jelas dia.

Lokasi Kawasan Industri Petrokimia direncanakan dibangun di Kampung Onar Baru, Distrik Sumuri, Teluk Bintuni. "Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang telah membantu mensosialisasi kepada masyarakat adat di Distrik Sumuri sehingga kita mendapat dukungan penuh untuk mewujudkan pengembangan industri di Teluk Bintuni," kata dia. 

Pemerintah berharap Kawasan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni akan berkembang seperti kawasan industri petrokimia yang sudah berkembang pesat saat ini. 

"Sebagai contoh, kawasan industri petrokimia di Bontang, Kalimantan Timur, yang merupakan klaster industri petrokimia pertama yang sudah berjalan lebih dari 30 tahun," ujar dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Indonesia masih menjadi salah satu negara tujuan utama investasi bagi para pelaku usaha Singapura. Hal ini karena didukung oleh berbagai latar belakang, seperti peningkatan indeks kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EoDB) potensi pasar yang besar, hingga membludaknya jumlah sumber daya manusia yang tersedia.

"Pemerintah telah bertekad untuk semakin menciptakan iklim bisnis yang kondusif, misalnya dengan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi, pemberian insentif fiskal, dan kemudahan dalam perizinan usaha," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto seusai bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura, Chan Chun Sing, dikutip Minggu 23 September 2018.

Menperin menambahkan, pemerintah juga telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0 sebagai strategi dan arah yang jelas untuk kesiapan memasuki era revolusi industri generasi keempat.

"Melalui implementasi industri 4.0, kami meyakini dapat memacu daya saing industri agar lebih efisien, produktif, dan berkualitas," tuturnya.

Oleh karena itu, peningkatan kerja sama RI-Singapura diharapkan dapat saling menguntungkan dan melengkapi sehingga mampu memperkuat perekonomian kedua negara.

"Selama 50 tahun ini, hubungan bilateral telah terjalin dengan baik terutama melalui kolaborasi peningkatan volume perdagangan dan investasi," ujar Airlangga.

Pada semester I 2018, investasi Singapura ke Indonesia tercatat sebesar USD 5,04 miliar atau naik 38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan sepanjang 2017, penanaman modal dari Negeri Singa mencapai USD 8,44 miliar.

Di samping itu, pada 2017, nilai ekspor non-migas Indonesia ke Singapura menembus hingga USD 9 miliar, yang menjadikan Negeri Singa sebagai tujuan terbesar kelima dalam pengapalan produk manufaktur nasional.

Menurut Airlangga, belakangan ini pihaknya aktif menarik investor Singapura ke Kawasan Industri Kendal (KIK), Jawa Tengah.

"Saat ini, kami sudah memiliki lebih dari 43 tenant di KIK. Selanjutnya, kami tengah memfokuskan untuk pengembangan Politeknik Furnitur di kawasan tersebut," ungkapnya.

Pembangunan KIK merupakan hasil kerjasama antara investor Indonesia dengan Singapura. Kawasan industri terintegrasi pertama di Jawa Tengah itu diproyeksikan menyerap potensi investasi sebesar Rp 200 triliun. Pada tahap pertama, lahan yang akan digarap seluas 1.000 hektare dengan target 300 tenant dan menyerap tenaga kerja sebanyak 500 ribu orang hingga 2025.

"Untuk menjadi kawasan industri terpadu, pengembangan KIK direncanakan sampai tiga tahap dengan total lahan seluas 2.700 hektare. Kawasan ini akan didukung dengan pengembangan zona industri, pelabuhan, fashion city, dan permukiman," paparnya.

Selain itu, menurut Menperin, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama di bidang pendidikan kejuruan terutama untuk mengisi kebutuhan di sektor industri. "Guru dan dosen dari Indonesia telah dikirim untuk mengikuti program pelatihan vokasi di Singapura, seperti di bidang permesinan, pembangkit listrik, dan teknik otomasi industri," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Indonesia untuk Singapura Ngurah Swajaya menyampaikan, potensi kolaborasi RI-Singapura ke depannya akan dijalin di bidang ekonomi digital seiring dengan bergulirnya era revolusi industri 4.0.

"Salah satu prioritasnya adalah pengembangan Nongsa Digital Park di Batam sebagai wujud konkret kesepakatan kedua Kepala Pemerintahan untuk menjadikan Batam sebagai digital bridge Singapura ke Indonesia," ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: