Pembiayaan Pemeliharaan Jalan Nasional Bakal Pakai Skema Cicilan

Liputan6.com, Bali - Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono mengatakan pemerintah melalui Kementerian PUPR sedang menyiapkan program pemeliharaan jalan nasional dengan skema availability payment. 

"Yang baru lagi sekarang ini adalah pemeliharaan jalan nasional dengan available payment. Nyicil membayar nyicil ternyata bisa," kata dia dalam 'Media Forum Creative and Innovative Financing: Showcasing Indonesia Model', di Grand Melia, Bali, Senin (8/10/2018).

Proyek yang direncanakan dimulai 2019 tersebut diberlakukan pada beberapa ruas jalan nasional yang ada di Indonesia, antara lain Ruas Jalan Lintas Timur (Jalintim), Sumatera. Program tersebut, kata dia, sudah diajukan dan disetujui oleh Kementerian Keuangan.

"Itu baru tahun 2019. Nanti untuk ruas-ruas jalan Jalintim dan beberapa ruas di Kalimantan dan Papua. Tadinya untuk tol,  kita lihat nggak fair juga ini, makanya kita usul ke Kementerian keuangan dan diterima," kata dia.

"Insya Allah jalan bisa kita pelihara sepanjang tahun tanpa tergantung pada siklus APBN kita," imbuh Basuki.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemeliharaan aset, seperti yang akan dilakukan oleh [Kementerian PUPR](https://www.liputan6.com/bisnis/read/3657385/kementerian-pupr-ajak-kontraktor-swasta-benahi-infrastruktur-di-palu ""), sudah jamak dilakukan di berbagai negara.

"Mengenai maintain itu sudah di-introduce, saya lihat di beberapa negara. Bisa beri pertama aset terpelihara dan akuntabilitas anggaran maintainance menjadi sangat transparan, dan tentu kita bisa menjaga kualitas dari aset kita," ujar dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan PT Bank HSBC Indonesia untuk menyelenggarakan Infrastructure Forum di Ayana Hotel & Resort, Jimbaran, Bali pada 11 Oktober 2018.

Kerja sama ini selain sebagai paralel event IMF-World Bank, juga dalam rangka mendorong pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Kepala BKPM, Thomas Lembong, menyatakan pihaknya senantiasa akan mendorong peran serta pelaku usaha swasta untuk pengembangan sektor infrastruktur di Indonesia.

Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.  Dengan begitu, kata dia, pemerintah diharapkan dalam pembiayaan proyek infrastruktur tidak lagi bergantung pada APBN.

"Saatnya kita menerapkan strategi yang lebih kreatif dalam hal pembiayaan proyek infrastruktur. Salah satu yang bisa diterapkan adalah melalui sekuritisasi aset-aset perusahaan swasta. Dengan melepas aset-aset tersebut, pemilik perusahaan bisa mendapatkan cash dan membangun investasi baru, di antaranya dituangkan ke pembangunan proyek infrastruktur," ujar dia saat konferesnsi pers di Kantornya, Jakarta, Rabu 3 Oktober 2018.

Thomas mencontohkan, beberapa pembiayaan proyek infrastruktur yang digagas oleh Kementerian Bappenas melaui Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) sudah lebih dulu jalan. Dari skema ini setidaknya sudah ada beberapa proyek pemerintah yang jalan tanpa harus bergantung dari APBN. 

"Contoh struktur pendanaan yang digagas oleh Bappenas dalam bentuk PINA. Ini sudah dipakai dalam mendanai jalan tol dan listrik," ujar Lembong.

Dengan demikian, dirinya berharap, melalui Infrastructure Forum ini dapat memperkuat citra lndonesia sebagai negara tujuan investasi global dan mendorong sektor swasta untuk semakin berperan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Bank HSBC lndonesia, Sumit Dutta, menyatakan agenda pembangunan infrastruktur yang dicanangkan bersama BKPM merupakan kunci untuk mendukung visi lndonesia menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia pada 2045.

Pembiayaan inovatif, kata dia, perlu untuk mendukung partisipasi sektor swasta dalam pertumbuhan infrastruktur di indonesia menjadi prioritas strategis utama. 

"Dengan menarik nasabah besar global kami untuk berinvestasi pada proyek infrastruktur di indonesia, HSBC ingin turut berperan serta dalam mendukung tujuan indonesia untuk menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045 dan menjadikan negara pilihan untuk berinvestasi," tutur Sumit Dutta. 

Sebagaimana diketahui, Indonesia dipilih sebagai tuan rumah IMF-WB 2018 yang merupakan pertemuan terbesar dunia dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Pertemuan strategis yang menghadirkan pejabat pemerintah bidang ekonomi, dunia usaha dan perbankan dari 189 negara tersebut sejatinya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh lndonesia sebagai tuan rumah untuk memaparkan potensi ekonomi Indonesia. 

Saksikan video pilihan di bawah ini: