Pemda Sumatera Barat Minta Pembangunan Infrastruktur di Wilayahnya Bertambah

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat koordinasi pembangunan infrastruktur di wilayah Sumatera Barat di Kantor Kemenko Maritim. Rapat ini membahas evaluasi proyek tahun 2018 serta rencana pembangunan di tahun 2019.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Selain itu hadir pula Gubernur Sumatera Barat, Bupati Agam, dan Bupati Solok Selatan.

Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan dalam rapat tersebut, Pemerintah Daerah Sumatera Barat meminta dukungan pemerintah pusat terkait pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan yang menjadi fokus di tahun 2019.

"Banyak yang saya kira bagus usulan-usulan, terutama usulan jalan ada beberapa yang menjadi prioritas yang harus kita akomodasi di 2019," kata dia di Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Dia menjelaskan, salah satu proyek yang diusulkan untuk mendapatkan dukungan adalah peningkatan kualitas jalan Solok Selatan-Tanah Datar, sepanjang 37 kilometer (km).

"Jalan misalnya dari Solok Selatan ke Tanah Datar. 37 km, itu kan sudah jalan tanah. Mereka usulkan untuk bisa ditingkatkan. Jalan kawasan pariwisata Mandei itu sudah kita kerjakan. Kemudian ada jalan di Solok Selatan lagi rehabilitasi," jelas dia.

Sementara untuk perkembangan pembangunan di tahun 2018, proyek-proyek tersebut masih terus dikerjakan. "Sudah banyak yang sudah jalan. Hanya mereka usulkan tambahan-tambahan," dia menandaskan.

Reporter: Wilfridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong penyelesaian ruas-ruas tol baru di berbagai wilayah.

Pembangunan jalan tol yang masif dilakukan bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah guna menurunkan biaya logistik sebagai amanat Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam meningkatkan daya saing bangsa Indonesia.

"Melalui skema KPBU, pemerintah bertujuan mengatasi ketimpangan pendanaan (financial gap) infrastruktur, terutama jalan tol demi ketepatan waktu penyelesaiannya, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya, Minggu (14/10/2018).

Dalam tiga tahun terakhir (2015-2017), panjang ruas-ruas tol baru di Indonesia bertambah 332 Km. Sementara dari bulan Januari hingga September 2018, panjang jalan tol yang telah beroperasi adalah 136,1 km.

Selanjutnya dari Oktober hingga Desember 2018 ditargetkan akan siap untuk dioperasikan sebanyak 13 ruas jalan tol baru dengan total panjang 473,9 km.

Secara lebih terinci, berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, pada bulan Oktober 2018 ini direncanakan terdapat empat ruas tol baru sepanjang 42,7 Km yang siap dioperasikan.

Empat ruas itu adalah ruas Tol Pejagan-Pemalang seksi 3 dan 4 (37,3 km) dan ruas Tol Pemalang-Batang segmen Sewaka-Simpang Susun (SS) Pemalang (5,4 km), ruas Tol Solo-Ngawi segmen SS Sragen-Ngawi (50,9 km) dan ruas Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 1 Ciawi-Cigombong (15,4 km).

Pada bulan November 2018 ditargetkan 2 ruas tol baru siap untuk dioperasikan, yakni ruas Tol Pemalang-Batang seksi I dan II (SS Pemalang-Batang) sepanjang 33,8 km dan ruas Tol Semarang-Solo seksi 4 dan 5 Salatiga-Kartasura sepanjang 32,5 km.

Pada tutup tahun (Desember 2018), sebanyak 7 ruas tol dengan total panjang 292,8 km siap untuk dioperasikan. Ketujuh ruas tol tersebut merupakan bagian dari ruas Tol Trans Jawa dan Sumatera, yakni ruas Tol Batang-Semarang seksi 1-5 (75 km), ruas Tol Ngawi-Kertosono segmen Wilangan-Kertosono yang dibiayai APBN (39,1 km).

Selain itu juga ruas Tol Kertosono-Mojokerto seksi 4 (0,9 km), Relokasi ruas Tol Porong-Gempol (Porong-Kejapanan) sepanjang 6,3 km, ruas Tol Gempol-Pasuruan seksi 3 Pasuruan-Grati (12,2 km), ruas Tol Pasuruan-Probolinggo seksi 1-3 Grati-Probolinggo Timur (32,4 km), dan ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 1-4 sepanjang 126,9 km.