BMKG Siapkan Teknologi Pendeteksi Bencana

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan memanggil Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati ke Kantornya, Jakarta. Dalam pertemuan ini membahas pembangunan sistem deteksi gempa bumi dan tsunami.

Dwikorita mengatakan, dalam hal ini pihaknya diminta untuk menyiapkan sistem teknologi informasi terkait gempa bumi dan tsunami. Permintaan ini dilakukan mengingat beberapa waktu lalu Indonesia dilanda bencana seperti di daerah Lombok, dan Sulawesi Tengah. Sehingga ini diperlukan untuk mencegah terjadinya bencana.

"Kami menyiapkan rencana pengembangan sistem informasi gempa dan tsunami untuk lebih di tingkatkan teknologinya," kata Dwikorita saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (23/11/2018).

Sebelumnya, Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembangunan sistem deteksi bencana ini nantinya akan diprioritaskan di setiap daerah yang rawan berdampak bencana. "Jadi ini akan menjadi bagian dari sistem manajemen nasional penanggulangan bencana," imbuhnya.

Bambang berharap, mengenai payung hukum manajemen bencana ini nantinya masuk ke dalam Peraturan Preresiden (Perpres). Sedangkan mengenai anggaran sendiri akan diatur masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

"(Anggaran?) Nanti itu akan diatur karena sudah ada pasalnya di dalam undang-undang APBN," imbuhnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengumpulkan dana sampai Rp 3,9 miliar untuk donasi korban gempa Palu, Sigi, dan Donggala pada 28 September. Iuran tersebut berasal dari dana pribadi yang dikumpulkan pegawai KKP.

Termasuk ke dalam donasi dari KKP adalah hasil acara Charity Sale yang diadakan Menteri Susi dan keterlibatannya di acara fashion Anne Avantie. Susi menegaskan dananya murni dari iuran masing-masing individu di KKP. 

"Ini sebetulnya pribadi, dari saya pribadi ,dan juga beberapa Dirjen," jelas Susi dalam konferensi persnya, Kamis (22/11/2018) di Jakarta.

"Semua mutlak charity, bukan dari Kementerian," lanjutnya.

Susi menjelaskan secara rinci pihak-pihak dari Kementerian KKP yang mengumpulkan iuran dan memberikan donasi, yakni:

1. Sekretariat Jenderal: Rp 58,6 juta

2. Irjen: Rp 22 juta

3. Badan Karantina: Rp 1,1 miliar

4. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut: Rp 336 juta.

5. Perikanan Budidaya Rp 602 juta.

6. Jenderal PDS: Rp 236 juta

7. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia: Rp 182 juta

8. Sumber Daya Pengawasan PSDKP: Rp 893 juta

9. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap: Rp 169 juta

10. Charity Sale KKP: Rp 221 juta

11. Donasi sandal-sepatu 5.000 pasang dan 500 juta dari Anne Avanti

Bantuan yang dikirim Kementerian KKP tidak hanya makanan dan minuman, melainkan tenaga manusia seperti psikolog. Susi pun berjanji akan terus melakukan aksi charity untuk nelayan di Palu mengingat terdapat ratusan kapal yang rusak.