Prabowo Ingin Naikkan Gaji PNS, Ekonom Tidak Setuju

Liputan6.com, Jakarta - Dalam debat pemilihan presiden pertama, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan bahwa gaji para pegawai negeri sipil (PNS) saat ini tidak realistis karena di bawah beban kerja. Prabowo melanjutkan, jika terpilih maka dia akan memperbaiki kesejahteraan para birokrat. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adinegara, menilai selama ini pemerintah sudah terlalu berpihak pada belanja pegawai, termasuk belanja untuk gaji PNS. Jika porsi ini ditambah maka akan mengorbankan kualitas belanja negara. 

"Porsi belanja pegawai pada APBN 2019 mencapai 23,3 persen dari total belanja pemerintah. Trennya juga naik signifikan sebesar 56,5 persen dalam 5 tahun terakhir mengalahkan belanja modal yang naik 28,5 persen," kata dia kepada Merdeka.com, Jumat (18/1/2018).

Ada yang lebih penting dari gaji, yakni belanja modal. Sebab, belanja modal berkaitan dengan sektor-sektor penting dalam pengembangan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur.

"Padahal belanja modal adalah pos yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur. Begitu juga jika dibandingkan tren kenaikan belanja sosial hanya naik 4,1 persen di periode yang sama," kata dia.

Berkaitan dengan hal ini, dia pun mengkritisi pernyataan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang akan menaikkan gaji PNS juga terpilih nanti.

"Pemerintah sudah terlalu banyak berpihak pada belanja pegawai, kalau Presiden terpilih ingin alokasikan lebih ke belanja konsumtif maka kualitas APBN akan turun, tidak mampu dorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang," jelas Bhima.

"Seharusnya porsi belanja modal yang terus didorong kalau ingin APBN produktif dan bisa menarik investasi serta lapangan kerja," tandasnya.

Sebelumnya, Prabowo berencana menaikkan gaji para PNS jika terpilih nanti. Hal ini sebagai salah satu langkah menghapus sifat koruptif di kalangan birokrat Tanah Air.

Dari mana dananya? Dia mengatakan akan menaikkan tax ratio yang saat ini hanya 10 persen menjadi 16 persen. Hal tersebut agar pendapatan negara bertambah sehingga bisa menggaji lebih besar semua birokrat.

"Sebagai contoh bagaimana bisa seorang gubernur gajinya Rp 8 juta, kemudian dia mengelola Jateng (Jawa Tengah) yang lebih besar dari Malaysia, dengan APBD begitu besar, ini tidak realistis," kata Prabowo.

Namun, usulan Prabowo tersebut ditepis oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo ( Jokowi). "Saya tidak setuju karena gaji PNS kita sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang besar," jelas Jokowi. 

Reporter:  Wilfridus Setu Embu 

Sumber: Merdeka