Target Pengoperasian Mundur, Biaya Investasi LRT Jabodebek Membengkak

Liputan6.com, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjadi investor proyek LRT Jabodebek  atas penugasan dari pemerintah. Sayangnya, pengerjaan proyek ini terpaksa mundur. Dari rencana awal pada semester II 2019 bisa beroperasi, diperkirakan mundur hingga Maret 2021.

Direktur Keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo menjelaskan, dengan mundurnya penyelesaian proyek ini maka dipastikan biaya investasi akan membengkak.

"Soal pendanaan LRT, dengan mundurnya proyek ini yang semula di semester II 2019 bisa operasi ini mundurnya sampai Maret 2021, maka berpotensi timbul cost overrun," kata Didiek kepada Liputan6.com, Senin (25/2/2019).

Dijelaskannya, mengenai pembengkakan biaya ini, KAI masih melakukan perhitungan dengan PT Adhi Karya Tbk selaku investor dan juga kontraktor.

Adapun penyebab mundurnya pengerjaan proyek ini, disebutkan Didiek, persoalan lahan di Bekasi yang direncanakan digunakan untuk Depo LRT Jabodebek.

"Dalam satu tahun ini tidak ada progres yang signifikan untuk masalah lahan itu," tegas Didiek.

Peran depo ini, dijelaskannya, sangat penting dalam pengoperasian LRT. Dengan teknologi GOA3 (tanpa masinis) yang akan digunakan di LRT, maka prasarana dan sarana harus tersinkronisasi. Maka tanpa depo, LRT tak akan bisa jalan.

Memang dalam diskusi beberap waktu lalu, kata Didiek, Adhi Karya sempat mengusulkan pemindahan depo ke Cibubur. Namun hal ini dinilai malah akan menambah waktu pengerjaam proyek.

"Kemarin ada wacana pindahkan depo ke Cibubur tapi itu tidak gampang, perlu tanah 10 hektare, pengaturan rel keluar masuk, dan lain sebagainya, itu tidak gampang. Jangan fikir buat depo seperti buat bengkel bus," ucap dia.

Seperti diketahui, LRT Jabodebek ini memiliki nilai investasi Rp 25,7 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membangun tahal I yaitu Cibubur-Cawang, Bekasi-Cawang dan Cawang-Dukuh Atas.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, pengamat Transportasi Darmaningtyas mengusulkan kepada pemerintah untuk kembali memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Dengan pemberian PMN ini, diharapkan bisa meningkatkan margin keuangan KAI. Ini mengingat dalam dua tahun ini, KAI diberi mandat pemerintah untuk berinvestasi di beberapa proyek, salah satunya LRT Jabodebek.

Sebagai perusahaan plat merah, Darmaningtyas memandang seharusnya KAI hanya terlibat dalam pengadaan sarana, tidak hingga pembangunan prasarana. 

"Jadi kondisi keuangan KAI saat ini juga tipis, kalau mau LRT bisa selesai lebih cepat, dari hati nurani saya sendiri ini, saya usul KAI kembali diberi PMN," kata dia di Hotel Grandhika, Jakarta, pada Jumat 15 Februari 2019.

Sebelumnya, KAI pada 2018 telah menerima PMN sebesar Rp 3,6 triliun. Pemberian modal pemerintah kepada KAI ini dikarenakan pemerintah menugaskan KAI turut serta sebagai investor untuk proyek LRT Jabodebek.

Dengan tambahan modal ini, Darmaningtyas berharap selain bisa mempercepat pembangunan LRT saat ini, juga bisa memperpanjang jalur LRT hingga ke Tangerang.

Dia mengatakan, proyek LRT ini merupakan proyek yang dinilai cukup efektif untuk mengurangi kemacetan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

"Saya dulu menolak proyek monorail yang juga digagas Adhi Karya, tapi kalau untuk LRT ini saya dukung sekali," tegasnya.