Kasus suap yang menimpa Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) menimbulkan berbagai pertanyaan, karena gaji direktur yang besar seolah tidak bisa memenuhi kebutuhan finansial yang ada.
Menanggapi hal ini, Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim menilai gaji besar tidak menentukan seseorang tidak akan melakukan korupsi. Sebab, keputusan korupsi atau tidak ada di diri masing-masing individu.
"Itu terlihat dari bagaimana individu masing-masing, bagaimana norma yang dia yakini dan komitmen dia sebagai profesional yang bisa diandalkan setiap penugasan," ujar Silmy di Jakarta, Minggu (24/03/2019).
Baca Juga
Sejujurnya Silmy menyayangkan hal yang terjadi pada Wisnu, karena sebagai profesional dia berkontribusi banyak terhadap perusahaan. Namun, Silmy mempersilakan proses hukum tetap berjalan sesuai dengan ketentuannya.
Dia juga menambahkan bahwa inilah waktu bagi Krakatau Steel berbenah diri secara internal agar kasus korupsi tidak terjadi lagi.
"Saat ini beberapa tugas Pak Wisnu saya yang ambil alih, bersamaan dengan usaha kami mengembalikan Krakatau Steel menjadi industri baja yang sehat kembali. Saya dibantu Pak Rahmat Hidayat Direktur SDM, Pak Tardi Direktur Keuangan, Pak Pur Direktur Pemasaran, Pak Ogi Direktur Pengembangan Usaha. Kita akan menyehatkan Krakatau Steel lagi," pungkasnya.
Pakar Manajemen dan juga Guru Besar Universitas Indonesia, Rhenald Kasali, mengatakan dengan gaji besar kebutuhan para direksi BUMN sebenarnya sudah terpenuhi dengan baik. Dia menilai, suap yang diterima Wisnu Kuncoro bukan karena didesak kebutuhannya.
"Jadi korupsi itu di kalangan eksekutif bukan karena kebutuhan, sebab kebutuhan mereka sudah terpenuhi. Jadi, lebih karena faktor greedy (rakus)," jelasnya.Â
Menurutnya, ada dua faktor yang membuat para pejabat perusahaan negara menerima suap. Pertama, karena tergoda oleh rayuan vendor atau pihak swasta yang mengiming-imingi sesuatu. Faktor kedua, ada pimpinan yang tanpa sadar dipelihara oleh anak buah yang bermain.
"Karena kalau misalnya ada direksi yang ditanya tapi mau tanya dulu ke anak buah atau direksi takut dengan anak buah, besar kemungkinan mereka dipelihara anak buah. Bisa saja itu terjadi," katanya.
Â
Direktur Diciduk KPK, Bos Krakatau Steel Pastikan Operasional Tak Terganggu
Dugaan suap pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero) yang melibatkan Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Wisnu Kuncoro diklaim tidak mengganggu operasional perusahaan.
Tahun ini, perusahaan dengan kode saham KRAS tersebut telah menggelontorkan USD 432 juta untuk belanja modal. Proses produksi pun berjalan dengan lancar dan tanpa masalah.
Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim menyatakan, anggaran diperbanyak untuk proyek hot strip mill 2 di Cilegon. Pabrik hot strip mill 2 ini diprediksi selesai April mendatang.
"Anggaran sebagian besar untuk induk usaha terutama proyek hot strip mill 2 di Cilegon. Pabriknya nanti akan selesai target April 2019," ungkapnya saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (24/03/2019).
Sementara, Silmy mengaku tidak khawatir bila kasus suap akan menghambat target, karena menurutnya faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan adalah pasar dan kondisi ekonomi. Apalagi, Krakatau Steel adalah salah satu perusahaan BUMN sektor baja yang sudah kokoh.
Meski begitu, manajemen Krakatau Steel tetap harus lakukan pembenahan internal.
 "Kami menyayangkan apa yang terjadi dengan rekan kami. Namun kami tetap mendukung upaya hukum dan mengadakan pembenahan internal agar Good Corporate Government dapat berjalan di KS. Waktunya KS bangkit dan mengokohkan diri sebagai industri baja nasional," ungkapnya.
Sementara Krakatau Steel telah melakukan upaya peningkatan tata kelola perusahaan yang baik dengan merekrut konsultan internasional McKinsey & Company. Konsultasi sudah berjalan selama 2 bulan dengan fokus utama merestrukturisasi utang. Dia meyakini dengan rampungnya masalah utang, maka masalah fundamental akan bisa diatasi.
Silmy menambahkan pembenahan internal ini akan ditingkatkan agar praktik korupsi tidak terjadi lagi. "Besok saya kumpulkan seluruh jajaran manajemen untuk komitmen Good Corporate Governance. Sekarang sudah zero tolerance. Tidak boleh ada kejadian seperti kemarin lagi," tutupnya.
Â
Advertisement