Genjot Kesejahteraan, Menko Luhut Luncurkan Program Satu Juta Nelayan Berdaulat

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman  meluncurkan Program 1 Juta Nelayan Berdaulat.

Melalui program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, program 1 Juta Nelayan Berdaulat dilatarbelakangi oleh fakta jika kekayaan laut Indonesia menurut data UNDP pada 2017 sebesar USD 2,5 triliun per tahun. Namun, baru dapat dimanfaatkan sebesar 7 persen karena minimnya penggunaan teknologi. 

"Kita ingin membuat supaya nelayan-nelayan kita di daerah-daerah terpencil bisa hidupnya tambah baik. Karena tidak perlu melalui tangan ke-2, ke-3, ke-4 untuk menjual barangnya. Jadi ada akses langsung," ujar dia di The Telkom Hub, Telkom Landmark Tower, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Menurut data KKP, lanjut dia, pada 2017 jumlah nelayan Indonesia mencapai 2,7 juta. Akan tetapi, jumlahnya semakin berkurang karena minat menjadi nelayan yang rendah.

Nelayan dengan jumlah hampir 3 juta ini mayoritas berada dalam ambang batas garis kemiskinan dan menyumbang 25 persen angka kemiskinan nasional. ‎

"Masalah utama nelayan Indonesia adalah belum adanya dukungan teknologi untuk menemukan lokasi keberadaan ikan secara akurat, real time dan murah. Ikan hasil tangkapan nelayan cepat membusuk, dan harga jual ikan yang murah di kalangan tengkulak," kata dia.‎ ‎

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Masalah lainnya yang juga dihadapi di sektor kelautan dan perikanan yaitu tidak adanya sinyal komunikasi di laut, tidak adanya sarana komunikasi dengan akurat.

Selain itu, transaksi penjualan yang masih konvensional, tidak adanya pertolongan saat terjadi kecelakaan melaut, terbatasnya unit patrol untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia, hingga akses permodalan dengan posisi nelayan yang belum bankable. ‎

"Program 1 Juta Nelayan Berdaulat bertujuan meningkatkan kedaulatan ekonomi nelayan Indonesia melalui dukungan teknologi 4.0, meningkatkan tingkat pemanfaatan sumber daya laut dari 7 persen menjadi minimal 17 persen, mengurangi angka kemiskinan nasional hingga 25 persen dan meningkatkan kedaulatan maritim Indonesia dengan melibatkan nelayan sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara," tandas dia.

Sebelumnya, sebanyak 196 kapal nelayan kecil di Sidoarjo, Jawa Timur mengalihkan penggunaan baha‎n bakar, dari Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Liqufied Petroleum Gas (LPG). Cara ini membuat pengeluaran untuk melaut jadi lebih hemat.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, ‎dengan menggunakan LPG sebagai bahan bakar melaut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penghematannya dapat mencapai Rp 30 ribu hingga Rp 50 ribu per hari. Jumlah yang cukup besar bagi para nelayan kecil.

"Program konverter kit ini sebenarnya ditujukan supaya biaya operasional lebih rendah, sehingga pendapatan kita sebagai nelayan itu bisa membaik," kata Jonan, di Jakarta, Sabtu 2 Maret 2019.

Program ini juga merupakan upaya pemerintah menyediakan energi alternatif yang dapat digunakan masyarakat, termasuk nelayan. LPG lebih ramah lingkungan karena emisi yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan BBM.

"Konversi BBM ke LPG menjadi bentuk perlindungan lingkungan untuk generasi anak-cucu kita yang akan datang," ujarnya.

Menyukseskan program konversi BBM ke LPG bukan hanya menjadi tugas Pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan partisipasi dan kerja sama semua pihak. Mulai dari penyediaan alokasi gas bumi, penjaminan ketersediaan dan pengoperasian.

"Untuk itu, rekan-rekan dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta diharapkan dapat terus terlibat sehingga program konversi penggunaan BBM ke LPG bagi nelayan dapat dirasakan manfaatnya dan berjalan berkesinambungan," tandasnya.

Paket konversi BBM ke LPG yang dibagikan terdiri dari mesin penggerak, tabung LPG 2 unit beserta isinya, konverter kit berikut aksesorisnya (reducer, regulator, mixer,dll) serta as panjang dan baling-baling.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 0116.K/10/DJM.I/2018, nelayan calon penerima paket perdana konverter kit diusulkan oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan daerah,.

Kemudian memiliki kapal dengan ukuran lebih kecil atau sama dengan 5 Gross Ton (GT), berbahan bakar bensin, kapal yang digunakan memiliki daya mesin lebih kecil atau sama dengan 13 Horse Power(HP), jenis alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap yang ramah lingkungan, belum pernah menerima bantuan sejenis dan memiliki Kartu Nelayan atau Kartu Kusuka.