RI Gandeng Inggris untuk Perkuat Reformasi Regulasi Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama dengan Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran serta Kementerian Bisnis, Energi, dan Strategi Industri Perserikatan Britania Raya dan Irlandia Utara menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang pengembangan reformasi regulasi di Indonesia.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan, salah satu perwujudan kerja sama tersebut yakni meliputi bantuan teknis untuk pengembangan reformasi regulasi dengan nilai bantuan mencapai 1.140.000 pound sterling yang akan berlaku selama lima tahun hingga 31 Maret 2023.

"Pemerintah Indonesia menyambut baik penandatanganan MoU ini. Kami harap program kerja sama ini berjalan dengan baik, dapat membawa perbaikan regulasi untuk meningkatkan iklim investasi sehingga mampu membawa pertumbuhan ekonomi inklusif, serta menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia," kata dia dalam acara penandatanganan MoU, di Gedung Kemenko, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Bantuan tersebut bersumber dari hibah Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara melalui Dana Kesejahteraan Pemerintah Inggris untuk memberi bantuan teknis bagi Pemerintah Indonesia, yang dikelola oleh Unit Pelayanan Regulasi Internasional, Kementerian Bisnis, Energi, dan Strategi Industri Perserikatan Britania Raya dan Irlandia Utara.

Dia melanjutkan, penandatanganan MoU ini akan ditindaklanjuti dengan workshop terkait post border dan product market surveillance regime di Indonesia sebagai agenda kegiatan pertama.

"Implementasi MoU ini dapat berupa pertukaran informasi, program, pendidikan, pelatihan, seminar, dan pengembangan kapasitas; ataupun bentuk kerja sama lain yang telah disepakati bersama secara tertulis oleh kedua negara," ujar dia.

Selain itu, akan dibentuk rencana kerja spesifik dan terperinci dalam pengimplementasian, yang akan ditinjau setiap tahunnya, dengan tujuan dan hasil produk yang jelas.

Program bantuan teknis ini bersifat fleksibel untuk merespons perkembangan isu prioritas dari Pemerintah Indonesia.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Dalam kesempatan serupa, Duta Besar Inggris untuk Indonesia H.E. Moazzam Malik menuturkan, International Civil Service Effectiveness Index (InCisSE) telah menobatkan Inggris sebagai negara terbaik dalam membentuk dan mengimplementasikan regulasi.

Inggris mempunyai sistem regulasi, termasuk regulasi ekonomi, yang sangat baik.

"Melalui program kerjasama yang baru ini, Inggris berbagi keahliannya dengan mitra-mitra di Indonesia dalam bersinergi dan mengimplementasikan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar di Indonesia," kata dia.

Dia melanjutkan, regulasi-regulasi harus diimplementasikan guna memastikan pasar-pasar berfungsi secara efektif demi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Regulasi yang baik menciptakan pemerintahan yang mampu mendorong bisnis startup dan investasi, sekaligus melindungi kebutuhan konsumen.

"Saya harap kemitraan ini dapat membantu meningkatkan daya saing, membuka peluang bisnis bagi masyarakat, mempercepat investasi, serta memacu pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Dengan kolaborasi ini, kami harap dapat mendukung kemajuan perekonomian Indonesia. Kalau Indonesia berhasil, kesempatan pada perekonomian dunia akan lebih besar, dan kita akan bisa menciptakan dunia yang lebih sejahtera," ujar dia.

Sebagai salah satu agenda prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo, reformasi regulasi mendukung perwujudan prinsip Nawacita serta menjadi modal dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, terutama untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan perekonomian yang adil dan berkelanjutan.

Kerja sama teknis dengan Persemakmuran Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara ini sangat tergantung pada dukungan seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L).

Dalam hal ini, perlu peran aktif dari setiap K/L agar harapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien melalui pelaksanaan reformasi regulasi dapat terwujud.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menggelar pertemuan tertutup dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik di kantornya pada Selasa sore, 11 Juni 2019.

Banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk peluang Inggris untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Mayoritas, Inggris melirik proyek-proyek kereta api yang akan dibangun pemerintah.

"Tercatat reaktivasi kereta Bandung-Ciwidey, kereta dalam kota Jakarta Surabaya, bandara-bandara hingga pelabuhan menjadi target. Kereta di Bali yang jarang dilirik investor menjadi bahasan intensif," kata Budi Karya seperti dikutip Liputan6.com dari akun Instagramnya, Rabu, 12 Juni 2019.

Peluang investasi ini bisa dilakukan Inggris baik secara langsung atau tidak langsung, seperti dengan menyediakan plafon pinjaman lunak untuk bisa menjadi sumber pendanaan proyek tersebut.

Untuk pinjaman lunak, setidaknya Inggris menawarkan alokasi hingga Rp 55 triliun dengan lokal konten bisa mencapai 80 persen. Sebagai negara yang lebih maju, saat ini Inggris bisa menjadi contoh bagaimana pengembangan sistem trasportasi di Indonesia ke depannya.

"Harapannya dengan adanya kerjasama kedua negara ini, bisa mempercepat perkembangan dan pembangunan berbagai sektor transportasi di Indonesia," pungkas Budi Karya.