Gonta-Ganti Direksi Ganggu Kinerja BUMN

Liputan6.com, Jakarta - Seringnya gonta-ganti direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai dapat mengganggu bisnis perusahaan plat merah.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian Hendrawan Supratikno mengatakan, Kementerian BUMN seharusnya mengurangi hal-hal yang sifatnya acara seremonial.

"BUMN ini instrumen negara yang penting. Direksi BUMN ini lebih sering ke arah yang seremonial. Ikut menterinya terus," tuturnya di Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Pria yang juga merupakan anggota Komisi XI dari Fraksi PDI-P ini menjelaskan, Rini Soemarno selaku Menteri BUMN seharusnya juga hadir di saat sejumlah BUMN ditempa masalah atau kasus-kasus besar tertentu, seperti halnya padamnya listrik PLN beberapa waktu lalu.

"Kementerian BUMN menutupi sejumlah transaksi besar yang berpotensi merugikan negara. Ketidakhadiran Bu Dini jangan-jangan justru menguntungkan Bu Rini yakni bisa buat kebijakan diluar komisi VI," ujarnya.

Pihaknya menegaskan, Menteri Rini seharusnya fokus dalam meningkatkan kinerja BUMN kedepan.

"Pasar bebas ASEAN ini gimana? Ini yang perlu kita teliti. Apalagi arahnya sekarang kan mau buat superholding BUMN, cuma pederbatanya apakah dalam Permen atau cantelan yakni Undang-Undang BUMN. Kami sedang siapkan revisi UU No 19 2003 tentang BUMN," tambah dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan investasi tidak akan masuk ke dalam negeri apabila Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlalu mendominasi bisnis di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam diskusi perekonomian Indonesia dengan tema Resilience amid Increasing Global Uncertainty.

Dia mengatakan, keberadaan investasi asing secara langsung atau Foreign Direct Investment(FDI) sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas. Sebab, investasi asing akan membuat produktivitas lebih cepat melaju melalui teknologi dan inovasi.

"Karena jika kita ingin meningkatkan produktivitas melalui teknologi dan inovasi peran investasi khususnya Foreign Direct Investment (FDI) sangat penting. FDI dan investasi tidak akan datang jika negara mendominasi," ujar Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Kamis (1/8).

Sri Mulyani melanjutkan, untuk membuat investasi di Indonesia menarik maka porsi pengelolaan harus diseimbangkan. "Jadi bagi kami ini adalah penting untuk terus mengkalibrasi peran swasta dan BUMN untuk menciptakan persaingan yang sehat," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, Presiden Jokowi sendiri menginginkan BUMN dapat bersaing namun tidak menutup peran investasi asing. Keberadaan investor asing juga menandakan Indonesia merupakan negara yang terbuka untuk investasi.

"Secara general kan kita lihat untuk bisa menarik investment climate, kita perlu untuk menciptakan suatu lingkungan yang open dan competitive dan yang selama ini ingin dilakukan bapak presiden," tandas Sri Mulyani.

Pemerintah Jokowi-JK berencana membentuk empat holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru tahun ini. Pembentukan holding BUMN ini mengikuti enam holding yang telah ada sebelumnya yaitu semen, pupuk, kehutanan, perkebunan, industri tambang dan migas.

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Kementerian Keuangan Meirijal Nur mengatakan, empat holding yang akan dibentuk antara lain infrastruktur, perumahan, penerbangan dan farmasi. Keempat rencana holding ini sudah masuk tahap kajian lanjutan.

"Tadi kan yang empat sudah dalam tahun ini infrastruktur, perumahan, sarpras penerbangan, dan farmasi. Itu Insya Allah tahun ini kalau dilihat tahapan prosesnya ya, bisa," ujar Meirijal di Kantor DJKN, Jakarta, Selasa (31/7).   

Pembentukan holding BUMN dibutuhkan untuk mendongkrak kinerja perusahaan agar dapat berkembang lebih besar. Selain itu, holding juga untuk membuat BUMN berjalan secara profesional dan kompetitif sehingga memberi dampak lebih besar.

Holding BUMN dibentuk dengan cara mengalihkan saham negara pada suatu BUMN untuk ditempatkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN). "Pengalihan saham ini, tidak mengakibatkan berkurangnya saham negara secara absolut," kata Meirijal.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, pembentukan holding BUMN tak selalu berjalan mudah. Sebab, harus dikaji mendalam dan rinci agar benar-benar memberi keuntungan bagi negara.

"Dipindahkan ke perusahaan holding, nah ini sudah selesai proses ini. Sekarang tinggal tahap approval akhir di antara para menteri ini. Itu lah yang kita sedang keliling itu. Ibarat nya bawa draft PP nya keliling satu persatu ke para menteri," jelasnya.