Saran JK agar Impor Ayam Brasil Tak Serbu Indonesia

Indonesia terpaksa membuka keran impor bagi komoditas ayam asal Brasil setelah kalah di WTO.

oleh Liputan6.com diperbarui 13 Agu 2019, 15:30 WIB
Diterbitkan 13 Agu 2019, 15:30 WIB
Daging ayam potong segar di Pasar Slipi
Daging ayam potong segar di Pasar Slipi. Dok: Tommy Kurnia/Liputan6.com

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mempermasalahkan terkait Indonesia terpaksa membuka keran impor bagi komoditas ayam asal Brasil. Hal ini menyusul kekalahan Indonesia atas gugatan yang diajukan pemerintah Brasil ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Jadi karena di WTO kita kalah tidak boleh impor, diijinkan juga belum tentu kita mau (impor). Jangan lupa. Silakan aja. Kalau kita tidak mau, mau apa? Ini kan perdagangan bebas," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (13/8).

 

Dia mengatakan ada dampak jika Impor ayam terjadi. Namun ada beberapa hal untuk menyiasatinya dengan penerapan nontariff barrier atau perlindungan nontarif.

"Bahwa kadang-kadang tidak bisa dilarang secara aturan, bisa dikurangi dengan kebijakan nontarif. Nontarif barrier. Jadi kualitasnya, kebersihannya," ungkap JK.

Sebelumnya diketahui Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, Indonesia bakal membuka keran impor bagi komoditas ayam asal Brasil. Hal ini menyusul kekalahan Indonesia atas gugatan yang diajukan pemerintah Brasil ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Kita tidak mungkin menyatakan tidak bisa kalau kita melarang dengan berbagai ini nya. Melanggar ketetapan WTO ya kita pasti salah," kata Enggar bberapa waktu lalu.

Kebijakan ini diambil untuk menyelesaikan sengketa dagang yang diadukan Brasil ke World Trade Organization (WTO). Indonesia pernah digugat oleh Brasil perihal penolakan impor daging ayam.

Brasil membawa permasalahan ini ke WTO pada 2014 lalu dan diputuskan memenangi gugatan pada 2017. Namun, karena Brasil menilai Indonesia masih belum juga membuka keran impor ayam untuk Brasil, mereka kembali menyeret masalah ini ke WTO Juni lalu.Brasil membuka panel untuk menyelidiki kebijakan Indonesia mengenai impor unggas dari negaranya.

"Prosesnya dari tahun 2014 kita disengketakan di WTO yang memang berdasarkan ketentuan di WTO kita menyalahi berbagai ketentuan yang ada di dalam WTO itu. Itu sudah dalam, di panel juga sudah disampaikan. Dan sehingga dengan demikian tidak ada pilihan lain untuk kita menyesuaikan sesuai rekomendasi dari WTO," imbuhnya.

 

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Peternak Ayam Diminta Tak Khawatir Kekurangan Pasokan Pakan

Inflasi
Pembeli membeli daging ayam di pasar, Jakarta, Jumat (6/10). Dari data BPS inflasi pada September 2017 sebesar 0,13 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan signifikan karena sebelumnya di Agustus 2017 deflasi 0,07 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjend PKH) terus meningkatkan produksi ayam potong untuk mendukung akselerasi ekspor dan ketahanan nasional. Salah satu upayanya antara lain dengan menggencarkan program upaya khusus (Upsus) jagung untuk kebutuhan pakan ternak.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, posisi Indonesia saat ini dalam keadaan surplus jagung pakan, sehingga mampu melakukan ekspor. Selain itu, peternak juga tidak perlu khawatir kekurangan pasokan pakan ternak. 

"Kita sudah membagikan bibit untuk ditanam petani seluas 3 juta hektar. Semuanya gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Maka itu, bibit yang diberikan juga harus bagus supaya produktivitasnya mencapai 10 ton," ujar dia di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Namun di sisi lain, kata Amran, mengurus pertanian tidak cukup tertuju pada komoditas jagungsemata. Ada ratusan komoditas lain yang harus dijaga selama 24 jam setiap hari.

"Komoditas cabai saja ada 3, belum bawang, sawit dan yang lain. Tapi, intinya, soal jagung dulu kita impor 3,5 juta, sekarang kita sudah ekspor. Artinya ini kan ada kemajuan terkait apa yang sudah kita kerjakan. Termasuk juga kontribusi teman-teman kadin yang sudah bekerjasama dalam bentuk investasi," kata dia.

Bantuan Pakan Ternak

20161130-Produksi-Telur-Ayam-FF1
Pekerja memberi pakan di kandang ternak ayam telur di Cibeber, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (30/11). Peternakan ayam tersebut memproduksi telur ayam mencapai satu ton telur per hari dari 20 ribu ekor ayam. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Terkait hal ini, peternak mandiri ayam broiler asal Cianjur, Jawa Barat, Andi Sugimin mengaku merasakan betul upaya pemerintah dalam penyediaan dan bantuan pakan ternak. Khusus untuk bantuan, Andi menyebutnya sebagai bukti hadirnya pemerintah saat petani menghadapi kesulitan.

Menurut dia, salah satu kehadiran pemerintah yang sangat dirasakan peternak adalah bantuan jagung selama musim paceklik beberapa bulan lalu. Bantuan itu, kata dia, merupakan suplemen bagi peternak untuk menjaga semangat produksi.  

"Peternak kecil bisa jadi gulung tikar jika saat itu kondisi jagung tetap langka. Tapi kita berterima kasih pada pemerintah atas bantuan penyediaan jagung sehingga kami bisa melanjutkan produksi. Semoga ke depan bantuan jagung terus bertambah," katanya.

Meski demikian, Andi berharap pemerintah membatasi perizinan kuota perusahaan asing yang dinilai tidak seimbang baik dari sisi permodalan maupun alat yang digunakan. Menurutnya dalam hal ini pemerintah harus berani menolak izin usaha tersebut, sembari mengucurkan bantuan yang ada untuk peternak kecil.

"Kalau bisa populasi perusahan asing yang besar dibatasi supaya yang lokal bisa tumbuh. Kan mereka datang ke Indonesia dengan investasi besar dan infrastruktur yang bagus. Kalau bisa bersinergi lah supaya berbarengan. Apalagi mereka sudah menggunakan beragam teknologi," katanya.

Dia menambahkan, selama ini Amran dinilai cukup berani dalam mengambil kebijakan strategis di antaranya soal pembatasan impor bahan pangan hasil pertanian untuk melindungi petani di tanah air. Andi berharap Kementan juga menertibkan perusahaan-perusahaan di bidang peternakan ayam jika terbukti melakukan tidakan yang merugikan peternak lokal.

"Saya yakin masih ada perusahan besar yang nakal. Makanya pemerintah harus menginvestigasi perusahan yang ada di seluruh Indonesia," tutup dia. 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya