Ekonom: Bentuk Kementerian Investasi Belum Tentu Selesaikan Masalah

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan susunan kabinet kerja jilid II periode 2019-2024 telah selesai dilakukan. Dalam susunan tersebut, Jokowi membocorkan akan ada kementerian yang dilebur dalam pemerintahan mendatang.

Salah satu perubahan adalah Jokowi akan membentuk kementerian yang fokus menangani investasi. Namun demikian, jumlah menteri tetap seperti saat ini yakni 34 kementerian.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah, mengaku tidak sependapat mengenai adanya Kementerian Investasi. Sebab, dia menilai sudah ada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengurusi masalah investasi.

"Tapi kita tunggu saja bagaimana bentuk Kementerian Investasi ini semoga menteri ini sekaligus juga sebagai Kepala BKPM," katanya saat dihubungi merdeka.com, Kamis, (15/8/2019).

Piter mengatakan, adanya Kementerian Investasi ini secara tujuan memang baik yakni mendorong investasi yang memang saat ini dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi saat ini, pertumbuhan ekonomi nasional masih stagnan berada di kisaran 5 persen.

"Pertumbuhan ekonomi 5 persen kita butuh lebih dari 6 persen agar bisa keluar dari middle income trap sekaligus memanfaatkan bonus demografi," imbuh dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kendati demikian, pembentukan Kementerian Investasi tidak secara otomatis menyelesaikan masalah yang ada. Sebab persoalan yang menghambat investasi selama ini dinilai masih cukup banyak. "Dan terbukti BKPM bahkan Kemenko Perekonomian tidak bisa menuntaskannya," kata dia.

Untuk menghilangkan hambatan investsi, kata dia diperlukan kemauan untuk intropeksi dan mengevaluasi segala kebijakan yang sudah berjalan selama ini. Menurut dia, pemerintah selama ini cenderung defensif dan tidak mau mengakui bahwa kebijakan yang sudah diambil belum optimal.

Oleh karena itu, Piter menyarankan agar posisi menteri ini dapat diisi dengan orang-orang yang tepat dan mau mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Sehingga mampu mengevaluasi secara menyeluruh apa-apa saja yang menghambat investasi.

"Siapapun bisa dan mampu mengisi posisi menteri investasi ini. Arogansi pejabat agar dihilangkan. Itu kunci sukses kementerian investasi nanti," jelas dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membentuk Kementerian yang fokus menangani investasi untuk periode 2019 hingga 2024. Namun demikian, secara keseluruhan jumlah menteri tetap seperti saat ini yakni 34 kementerian.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengatakan, Presiden Jokowi dianggap salah diagnosa terkait penyelesaian masalah investasi dan ekspor yang tak kunjung menunjukkan kinerja positif. Menurutnya, solusi menyelesaikan masalah investasi dan ekspor adalah menggenjot produksi.

"Jadi upaya untuk memperkokoh sektor produksi atau kementerian yang mengurus produksi ini, yang harus diperkuat. Jadi mudah-mudahan Pak Jokowi mau dengar. Ini (Kementerian investasi dan ekspor) menurut saya kalau betul dilaksanakan, ya salah diagnosis ya," ujarnya di Kedai Tempo, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Faisal mengatakan, bukan kali ini saja Presiden Jokowi menyebut akan membentuk kementerian investasi. Salah satunya, pada Maret lalu hal yang sama juga pernah dicanangkan oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Yang dikatakan oleh Pak Presiden kan tidak pertama kali, tapi berkali-kali menyampaikan di forum rakor investasi, di forum rakor ekspor, berkali-kali Pak Jokowi kecewa, bahkan gusar ya, dan ini berulang kali. Dia bilang saya akan bentuk kementerian investasi dan ekspor," jelasnya.

Pemerintah tak perlu muluk-muluk membentuk kementerian baru untuk menyelesaikan persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh kementerian yang ada saat ini. Pemerintah disarankan untuk membenahi produksi sektor tambang, pertanian dan manufaktur agar lebih gesit membawa pendapatan bagi negara.

"Kalau sektor produksi beres, tambang, industri manufaktur, pertanian, ekspor dan impornya, semua pasti beres. Jadi yang perlu diperkuat bukan membentuk kementerian investasi dan atau ekspor. Jadi missleadingnya kuadrat, melainkan menteri teknis yang menghasilkan barang itu pertanian, pertambangan dan industri harus diperkokoh," tandasnya.