Pengembang Minta Menkeu Segera Tambah Kuota FLPP

Liputan6.com, Jakarta - Masalah pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP)  yang saat ini kuotanya telah habis menjadi ancaman yang serius di industri properti. Semua pengembang perumahan sederhana mengeluhkan masalah ini dan berharap pemerintah bisa memberikan solusi secepatnya agar program sejuta rumah tetap berjalan dengan baik.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang properti Hendro S. Gondokusumo mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini. Hal itu bisa mengancam keberlangsungan industri properti di Indonesia secara keseluruhan.

 “Stabilitas industri properti Indonesia dan program sejuta rumah tahun 2019 juga dapat terganggu,” tegas Hendro S. Gondokusumo, dalam siaran pers, Senin (2/9/2019). 

Ada tiga jenis industri yang bisa menggerakkan perekonomian rakyat secara massal, yakni infrastruktur, pariwisata dan properti. Ketiga jenis industri ini akan bisa masuk sampai ke pelosok Indonesia dan membangkitkan perekonomian secara masif. Jadi, kata dia, penting sekali bisa menjaga keberlangsungan industri properti agar stabil. Salah satunya dengan penambahan kuota FLPP ini.

 “Jangan lupa di belakang industri properti ada 174 industri ikutan yang juga mendorong perputaran roda perekonomian Indonesia mulai dari industri rumahan sampai industri berat. Jadi kondisi ini berbahaya jika dibiarkan tanpa ada solusi apa-apa,” tegas Ketua Komtap Kadin Properti dan Ketua Umum REI periode 2010-2013, Setyo Maharso.

 Ketua Umum Pengembang Indonesia (PI) Barkah Hidayat mengatakan, sebanyak 85 persen anggota PI adalah pengembang perumahan FLPP yang sangat rentan terhadap pergerakan pembiayaan konsumen.

 “Jika pembiayaan terhambat maka akan ada multiplier effect  ke stakeholder lain yaitu perbankan, kontraktor, vendor dan akhirnya ke konsumen juga,” ucap Barkah.

 Oleh karena itu, sambung Barkah Hidayat, ke depan agar tidak terjadi lagi hal seperti ini, sebaiknya angka kuota FLPP tidak ditentukan sepihak oleh pemerintah namun berdasarkan data bersama seluruh organisasi. Dengan begitu, kata dia, akan diketahui berapa besar kebutuhan sebenarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: 

Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata menambahkan pihaknya sudah melakukan sejumlah upaya sejak awal mencuat informasi habisnya kuota KPR FLPP di Bank BTN.

 Kementerian PUPR kemudian merespons dengan menyurati Kementerian Keuangan  untuk menambah kuota KPR FLPP sebesar Rp 8,6 triliun atau setara untuk 80 ribu hingga 100 ribu unit rumah.

Bahkan dalam pertemuan terakhir dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Minggu 25 Agustus 2019 lalu dirinya, ungkap Eman, sapaan akrabnya, kembali mempertanyakan informasi mengenai tambahan kuota tersebut. Menteri PUPR menyebutkan sudah ada jawaban positif dari Kemenkeu bahwa kuota akan ditambah.

 Eman meminta Kemenkeu secepatnya dapat mengabulkan ini, karena urgensinya tinggi dari sisi konsumen. Dari sisi developer, developer sudah membangun dengan menggunakan kredit bank untuk pengerjana konstruksi, sehingga kalau tidak terealisasi maka beban bunganya akan tetap ditanggung pengembang.“Jika pengembang tidak mampu membayar, maka NPL (rasio kredit bermasalah) tinggi dan akan menganggu kinerja bank. Kalau itu terjadi, maka berdampak besar terhadap perekonomian nasional,” ungkap Eman.

Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Joko Suranto mengatakan pengembang tidak sama dengan kontraktor. Pengembang mempunyai konsep dan kapasitas untuk mengembangkan sesuatu dari yang tiada menjadi ada, dari yang tidak bernilai menjadi bernilai.

 “Sebaiknya pemerintah mengatur kebijakan saja di hulu, bukan justru mengurusi masalah teknis,” kritiknya.

 Di tempat terpisah, Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah menyebutkan saat ini hampir 100 ribu unit rumah data dari seluruh anggota Apersi yang siap KPR (kredit pemilikan perumahan), namun gagal karena kuota FLPP habis.

 “Ini membuat pengembang bingung karena cash flowterganggu dan berpotensi banyak pengembang yang mulai jual aset, karena proyeknya terhenti dan dana FLPP sudah tidak ada,” imbuh dia.