Menteri PPN Sebut Potensi Kebakaran Hutan di Ibu Kota Baru Minim Terjadi

Risiko kebakaran di ibu kota baru secara kalkulasi sudah diperhitungkan

oleh Bawono Yadika diperbarui 26 Sep 2019, 19:13 WIB
Diterbitkan 26 Sep 2019, 19:13 WIB
Kebakaran hutan
Insiden kebakaran hutan yang berdampak buruk pada kesehatan.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan potensi terjadinya kebakaran hutan di ibu kota baru kecil.

"Daerah tempat ibukota baru sebenarnya tidak berpotensi kebakaran hutan karena bukan lahan gambut dan batubara," ujarnya di Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Risiko kebakaran di ibu kota baru secara kalkulasi sudah diperhitungkan pemerintah. Termasuk tentang tindakan mitigasi dari Pemerintah.

"Kalaupun ada asap itu lebih dibawa angin dari tempat lain, sejauh ini resikonya bisa dimitigasi," ujarnya.

Dia mengaku jika pemerintah akan mulai mengundang swasta pada tahun depan sebagai investor. Investor swasta akan menentukan proyek yang mereka minati untuk digarap di ibu kota baru.

"Secara formal melibatkan mereka adalah melalui proses yang transparan dan fair di open bidding, itu mulai tahun depan," dia menegaskan.

Tahun Depan, Pemerintah Undang Swasta yang Minat Garap Proyek Ibu Kota Baru

Maket Ibu Kota baru (dok Kementerian PUPR)
Maket Ibu Kota baru (dok Kementerian PUPR)

Pemerintah siap menggelontorkan anggaran Rp 2 triliun untuk pengembangan ibu kota baru pada tahun depan. Pihak swasta pun akan mulai diundang untuk mengikuti bidding proyek ibu kota baru di tahun 2020.

"Mulai tahun depan sudah mulai undang swasta, sudah mulai lakukan bidding untuk swasta yang tertarik," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Dia memastikan jika proses open bidding akan dilakukan secara transparan dan terbuka. Setelah itu, baru ditentukan proyek apa yang akan digarap swasta.

"Kalau sebagai investor harus tahu dong mereka mau invest di mana. Jadi yang pasti duluan adalah KPBU yang terkait denga infrastruktur dasar," kata dia.

"Pointnya air bersih, kemudian listrik, itu yang duluan karena waktu pengerjaannya lama dan itu kebutuhan dasar dari sebuah kota. Kota itu baru bisa beroperasi kalau airnya ada listriknya ada," lanjutnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya