Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Temui Pengusaha, Menteri Eddy Janji Kaji Aturan dari Berbagai Sisi

Pertemuan Menteri KKP dan Kadin guna menampung masukan demi perbaikan industri sektor kelautan dan perikanan ke depannya.

oleh Athika Rahma diperbarui 31 Okt 2019, 10:15 WIB

Diterbitkan 31 Okt 2019, 10:15 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan audiensi dengan pengusaha yang tergabung dalam perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Rabu (30/10/2019). Dok KKP

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan pertemuan dengan pengusaha yang tergabung dalam perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Rabu (30/10/2019).

Pertemuan tersebut antara lain, menampung masukan demi perbaikan industri sektor kelautan dan perikanan ke depannya. Hadir dari Kadin, Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto beserta 20 pengusaha Indonesia lainnya.

Edhy mengaku menerima berbagai masukan, saran, dan aduan terkait budi daya perikanan, perizinan kapal tangkap maupun kapal angkut ikan, industri rumput laut, industri pengalengan, pembiayaan industri, dan sebagainya.

“Kita akan mendengar langsung semua permasalahan dari para pengusaha, para nelayan terutama, termasuk asosiasi yang mewakili nelayan tangkap, nelayan budi daya, pembudi daya rumput laut, petambak garam. Apa masalah yang mereka hadapi, kita akan carikan jalan keluarnya,” ujar dia, seperti dikutip Kamis (31/10/2019).

Usai menampung masukan dari nelayan dan stakeholder perikanan lainnya, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengkaji aturan secara detail dari sisi hukum, akademis, maupun teknologi.

“Kita akan sinkronkan landasan hukum, landasan akademis, dan fakta di lapangan. Ini harus disatukan, tidak boleh saling bertabrakan,” lanjut dia.

“Ada yang mengadu, bikin kapal dari luar, habis investasi banyak, dulu dapat izin bikin, sekarang tidak diberi izin lagi. Padahal, izinnya kapalnya tidak tangkap di perairan Indonesia, melainkan di perairan lepas (highseas). Nah, aduan seperti ini misalnya juga harus kita sikapi dengan baik,” dia mencontohkan.

Komunikasi Dua Arah

Pengusaha yang tergabung dalam perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Rabu (30/10/2019). Dok KKP

Beberapa waktu ke depan, KKP akan mengintensifkan komunikasi dua arah dengan para stakeholder kelautan dan perikanan. Hasilnya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.

KKP dikatakan akan selalu melibatkan nelayan baik itu perorangan maupun asosiasi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

“Tugas ini panggilan kehormatan, kebanggaan yang diberikan Pak Presiden kepada saya untuk mengemban tugas yang sangat mulia. Jadi saya akan melakukan tugas ini dengan penuh tanggung jawab,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyebut, berbagai masukan yang disampaikan kepada KKP merupakan upaya untuk memperlancar investasi dan mendorong geliat ekspor.

“Pak Menteri menerima masukan tersebut, kemudian akan dievaluasi dan memanggil lagi semua stakeholder lain, sehingga menghasilkan keputusan yang win-win solution,” ujar dia.

Lanjutkan Membaca ↓