Mengukur Kualitas Para Capim KPK: Tak Bermasalah dan Tersandera

Bangun Jalan Tol 2.500 Km, Pemerintah Butuh Rp 1.435 triliun Investasi Swasta

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 2.500 km untuk 5 tahun ke depan

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 22 Nov 2019, 11:00 WIB

Diterbitkan 22 Nov 2019, 11:00 WIB

Proyek Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder Manyar (KLBM) untuk mempercepat akses transportasi di Jawa dan mendukung pemerataan ekonomi. (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 2.500 km untuk 5 tahun ke depan.

Adapun tantangan terbesar pada pembangunan jalan tol adalah pembiayaan infrastruktur. Kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020–2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.

Sebagai langkah untuk menutupi gap pendanaan non-APBN sebesar 70 persen atau Rp 1.435 triliun, Kementerian PUPR mendorong inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU atau Public Private Partnership (PPP).

"Keterlibatan badan usaha melalui skema KPBU untuk proyek jalan tol merupakan bagian dari strategi besar untuk membiayai infrastruktur dan untuk itu dibutuhkan komitmen pendanaan APBN untuk tahapan persiapan, pengadaan tanah maupun pengembalian kepada badan usaha bila dilakukan dengan Availability Payment (AP)," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Jumat (22/11/2019).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Penawaran Swasta

Seorang anak terlihat di lokasi proyek Tol Cijago Seksi II di Depok, Jawa Barat, Rabu (27/2). Pengelola Jalan Tol Cijago PT Translingkar Kita Jaya (TLKJ) menargetkan seksi II jalan tol itu dapat beroperasi pada April 2019. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Kementerian PUPR sendiri pada Kamis (21/11/2019) kemarin menyelenggarakan acara penjajakan minat pasar (market sounding) melalui skema KPBU untuk 4 ruas jalan tol sepanjang 424,27 km.

Keempat ruas tol tersebut yakni Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulon Progo (93,14 km) dengan nilai investasi Rp 28,58 triliun, Tol Yogyakarta-Bawen (76,36 km) senilai Rp 17,38 triliun, Tol Gedebage-Tasikmalaya–Cilacap (206,65 km) dengan biaya sebesar Rp 57,594 triliun, dan Jalan Tol Makasar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata) sepanjang 48,12 km dengan nilai investasi sebesar Rp 9,41 triliun.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan bahwa Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan mengundang pemrakarsa untuk menyusun studi kelayakan (feasibility study) dengan jangka waktu tertentu.

Swasta Nasional jadi Prioritas

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dia menyatakan, sebagai prioritas pertama akan diberikan kepada perusahaan swasta nasional sebelum ditawarkan kepada BUMN.

"Saya ingin prosesnya dibalik, diberi dulu hak pemrakarsa baru dilakukan studi kelayakan. Dengan demikian ada kepastian bahwa yang melakukan studi adalah pemrakarsa," pungkas Menteri Basuki.

Lanjutkan Membaca ↓