Ada Corona, Belanja Perjalanan Dinas Turun Drastis

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah pusat untuk belanja barang kementerian dan lembaga (K/L) hingga Februari 2020 mencapai Rp 16,1 triliun. Angka ini setara dengan 4,8 persen dari target APBN 2020 sebesar Rp 335,9 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa ada beberapa komponen masuk dalam kategori belanja. Diantaranya adalah belanja barang, jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas, Badan Layanan Umum (BLU), dan untuk masyarakat atau pemerintah daerah.

Dia mengatakan dari beberapa kelompok belanja tersebut, belanja barang untuk perjalanan dinas terjadi perubahan secara signifikan. Di mana perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri semuanya terkoreksi akibat mewabahnya virus Corona.

"Untuk yang perjalanan dinas turun 7,5 persen dan perjalanan luar negeri turun 42,8 persen," kata Sri Mulyani di Jakarta, seperti ditulis Kamis (19/3/2020).

Jika dilihat, realisasi perjalanan dinas kementerian lembaga di Februari 2020 hanya Rp 2,7 triliun atau setara dengan 6,2 persen dari APBN yang sebesar Rp 43,7 triliun.

Angka ini pun lebih rendah jika dibandingkan realiasi perjalanan dinas pada periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 3,0 triliun.

"Ini berarti trend yang baguslah jalan-jalan dipakai untuk yang lain. Aktivitas lain. Jadi ini bisa kita gunakan untuk prioritas lain seperti untuk penanganan covid," kata dia.

Di mana, dari total perjalanan dinas sebesar Rp 2,7 triliun itu terdiri dari perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp 2,5 triliun dan luar negeri sebesar Rp 700 miliar.

Sementara itu, jenis belanja barang lainnya justru mengalami kenaikan mulai dari belanja barang kementerian lembaga tercatat sebesar Rp 8,4 triliun. Angka ini naik dari periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 8,1 triliun.

Kenaikan lain juga terjadi pada belanja barang jasa, pemeliharaan, BLU dan juga untuk masyarakat pemda. Di mana masing- masing realiasinya tercatat sebesar Rp 2,1 triliun, Rp 1,8 triliun, Rp 800 miliar, dan Rp 300 miliar.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com