Dana Pelatihan Kartu Prakerja Rp 5,6 Triliun Diusulkan Dicabut

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Ekonomi Economic Action Indonesia (EconAct), Ronny P Sasmita, mendesak agar pemberian kredit pelatihan senilai Rp 5,6 triliun untuk setiap peserta Kartu Prakerja yang lolos dibatalkan.

Dana tersebut dianggapnya cacat konteks atau boleh jadi cacat hukum. Menurutnya, untuk mencairkan Rp 14,4 triliun insentif para pendaftar kartu prakerja tidak perlu diwajibkan untuk membelanjakan Rp 5,6 triliun untuk konten pelatihan.

Ronny mengimbau agar dana besar tersebut untuk saat ini dialokasikan langsung kepada pihak-pihak yang kesulitan uang akibat wabah virus corona (Covid-19), termasuk para korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Rubah saja semuanya jadi insentif langsung untuk penganggur, korban PHK, calon pekerja, atau apapun sebutannya, untuk yang sudah mendaftar dan terverifikasi layak menerimanya," kata Ronny dalam pesan tertulis, Sabtu (25/4/2020).

"Konsepnya samakan saja dengan konsep unemployment compensation di luar negeri sana. Bahkan di Amerika Serikat (AS) bentuknya berupa cek yang dikirim langsung ke alamat penerima," dia menambahkan.

Dia pun menilai, persoalan terkait Kartu Prakerja bukan terletak pada mundur atau tidaknya beberapa staf khusus (stafsus) Presiden dari Istana.

Dan dengan telah mundurnya beberapa stafsus, Ronny lantas meminta Istana dan kementerian terkait untuk membenahi kebijakan Kartu Prakerja.

"Dana Rp 5,6 triliunnya bisa dibatalkan, atau bisa pula dikonversi ke dalam insentif langsung yang bisa digunakan oleh pendaftar untuk menyambung hidup. Misal total Rp 3,5 juta itu bisa langsung dijadikan insentif tiga bulan, bisa Rp 1,5 juta di bulan pertama setelah data diverifikasi dan done alias verified, lalu Rp 1 juta untuk dua bulan selanjutnya," imbuhnya.

Dengan melakukan aksi tersebut, ia melanjutkan, pemerintah nantinya telah memiliki data yang terverifikasi untuk dikonversi ke dalam peserta pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) di tiap daerah.

Terkait video-video konten, perkara prosedur hukum dan lain-lain, Ronny menyampaikan hal tersebut akan selesai kalau ada political will. Yang terpenting saat ini ialah menyalurkan program Kartu Prakerja untuk mendanai pesertanya di tengah krisis pandemi Covid-19.

"Dan sayangnya, sejak bergulir dan mulai muncul polemik soal Kartu Prakerja, pemerintah belum terlihat memiliki niat untuk introspeksi, apalagi merubah skema kartu prakerja menjadi skema kompensasi pengangguran. Sangat disayangkan, kepekaan istana akan dipertanyakan nantinya oleh publik," cibirnya.