68.103 Desa Telah Terima BLT

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mencatat, sebanyak 68.103 desa telah menerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) hingga Minggu (21/6/2020). Ini setara 91 persen dari total 74.953 desa yang ditargetkan menerima manfaat BLT.

"BLT-DD telah tersalur sebanyak 68.103 dari 74.953 desa. Atau setara 90 persen hingga hari ini," kata Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar, saat menggelar video conference via Zoom, Selasa (16/6/2020).

Selain itu, tercatat sebanyak 7.181.331 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima BLT-DD. Untuk anggaran yang disalurkan mencapai Rp4,308 triliun.

Halim melanjutkan, sampai saat ini ada 73.692 desa yang sudah mendapatkan dana desa di rekening kas desa. Ini mencakup 98 persen desa yang sudah mendapat dana desa, sehingga desa-desa tersebut siap menyalurkan BLT-DD.

Oleh karenanya, dia mendorong pemerintah desa segera melakukan musyawarah desa khusus (Musdesus). Wadah demokratis ini dijalankan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa. Setelah daftar ini diumumkan, langsung dana desa siap dibagikan kepada KPM.

"Apalagi, kementerian mencatat desa yang telah selesai melakukan Musdesus sampai saat ini ada 73.199 atau mencapai 99 persen.Artinya harus segera tersalur," tegas dia.

Sementara itu, untuk proses monitoring dan evaluasi akan dibantu oleh badan permusyawaratan desa, camat, dan inspektorat kabupaten/kota. Namun, penanggung jawab penyaluran BLT tetap di tangan kepala desa setempat.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan bahwa bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sembako akan lanjutkan sampai Desember 2020, namun yang semula BLT Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu per kepala keluarga.

“Kami akan memberikan tambahan bantuan apabila masih ada pekerja/buruh lain yang masih memerlukan bantuan, baik sembako maupun uang tunai. Pasalnya bantuan sosial tersebut, sesuai dengan arahan dari Presiden, bahwa bantuan sosial akan terus dilanjutkan hingga bulan Desember 2020, yang semula Rp600 menjadi Rp 300 per kepala keluarga,” kata Juliari saat menghadiri penyerahan Bantuan Sosial Presiden RI Kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh Yang Terdampak Covid-19, di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (17/6/2020). 

Ia pun merasa bangga sebagai Menteri Sosial bisa bekerjasama an berkolaborasi dengan berbagai Kementerian, salah satunya dengan Kementerian Ketenagakerjaan. 

Perihal bantuan sembako yang diberikan Presiden melalui Kementerian Ketenagakerjaan, diharapkan bisa tepat sasaran dan dimanfaatkan dengan baik oleh pekerja/buruh yang terdampak covid-19.

“Kami yakin Kementerian Ketenagakerjaan salah satu Kementerian yang paling repot pada saat pandemi covid-19, kami sangat paham, karena kalau bantuan yang disalurkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan bantuan ini tidak akan salah sasaran,” ujarnya.